Kondisi Perekonomian Indonesia Tahun 2010-2015

Kondisi Perekonomian Indonesia pada tahun 2010-2015 itu dibawah kepemimpinan SBY-Boediono dan Jokowi-JK. Dan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia lima tahun silam?

1. Masa Pemerintahan SBY – Boediono
Pemerintahan SBY-Boediono berlangsung dari tahun 2009 - 2014. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya, Boediono mencetuskan visi dan misi sebagai berikut :
Visi :
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR
Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera
Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi
Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua  Bidang
Misi :
MEWUJUDKAN INDONESIA YANG LEBIH SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI DAN MELETAKKAN FONDASI YANG LEBIH KUAT BAGI INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS.
Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk mencapai Kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate Governance.
Demokratisasi Pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen Bangsa.
Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi.
Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka Pembangunan Masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010, seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Terbukti, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa. Kinerja perekonomian Indonesia akan terus bertambah baik, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi global yang sedang bergejolak. Ekonomi Indonesia akan terus berkembang, apalagi pasar finansial, walaupun sempat terpengaruh krisis, tetapi telah membuktikan mampu bertahan.

Sementara itu, pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil mendobrak dan menjadi katarsis terhadap kebuntuan tersebut. Korupsi dan kemiskinan tetap menjadi masalah di Indonesia. Namun setelah beberapa tahun berada dalam kepemimpinan nasional yang tidak menentu, SBY telah berhasil menciptakan kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia.

Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara. Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makro ekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.

Secara umum, perekonomian Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan prestasi yang cukup baik.Sebagai negara yang mampu mencapai pertumbuhan positif selama masa krisis finansial global,Indonesia semakin mendapat kepercayaan di mata dunia Internasional.Hal ini terbukti dari meningkatnya peringkat Indonesia pada Global Competitiveness Index 2010-2011 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum.Indonesia berhasil meraih peringkat 44, naik 10 peringkat dibandingkan pada tahun 2009.Peringkat layak investasi Indonesia menurut S&P juga mengalami peningkatan dari BB menjadi BBB.Kenaikan peringkat layak investasi ini menunjukkan semakin dipercayanya pasar modal Indonesia di mata global.

Indikator makroekonomi Indonesia selama tahun 2010 menunjukkan adanya perbaikan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil melaju pada tingkat 6,1%, sedangkan tingkat inflasi hingga November berhasil ditahan pada level 6,33% (yoy). Hal ini didukung oleh rendahnya tingkat suku bunga BI yang dipertahankan pada level 6,5%. Rendahnya tingkat suku bunga acuan ini menyebabkan sektor kredit mengalami peningkatan tajam sehingga sukses memompa pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat dari meningkatnya pertumbuhan kredit yang hingga bulan oktober mencapai 19,3% (yoy).

2. Saat Terjadi Krisis Financial Dunia
Pengertian Krisis Ekonomi Global
Krisis ekonomi global adalah peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan/degresi dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Krisis ekonomi Global terjadi karena permasalahan ekonomi pasar di seluruh dunia yang tidak dapat dielakkan karena kebangkrutan maupun adanya situasi ekonomi yang carut marut. Sektor yang terkena imbasan Krisis ekonomi global adalah seluruh sektor bidang kehidupan. Namun yang paling tampak gejalanya adalah sektor bidang ekonomi dari terkecil hingga yang terbesar.
Sebagai contoh bahwa negara adidaya yang memegang kendali ekonomi pasar dunia yang mengalami keruntuhan besar dari sektor ekonominya. Peristiwa ini mengakibatkan rontoknya perusahaan keuangan dan bank-bank besar di Negeri Paman Sam satu per satu. Bangkrutnya Lehman Brothers langsung mengguncang bursa saham di seluruh dunia. Bursa saham di kawasan Asia seperti di Jepang, Hongkong, China, Asutralia, Singapura, India, Taiwan dan Korea Selatan, mengalami penurunan drastis 7 sd 10 persen. Termasuk bursa saham di kawasan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Amerika Selatan dan Amerika Utara. Tak terkecuali di AS sendiri, Para investor di Bursa Wall Street mengalami kerugian besar.

Cara mengatasi permasalah Krisis ekonomi bagi masyarakat adalah lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan dan bersikap kooperatif bersama pemerintah dan sebaliknya dari pemerintah untuk lebih sigap dalam situasi masyarakat.

3. Dampak Terjadinya Krisis Ekonomi Global Bagi Indonesia
Krisis ekonomi yang sedang dialami oleh beberapa negara besar di dunia diantaranya AS secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian di Indonesia.Maka dari itu pemerintah harus waspada dan antisipatif, karena resesi ekonomi AS kemungkinan semakin parah sehingga bisa berdampak hebat terhadap kehidupan ekonomi di dalam negeri

Krisis ekonomi global bisa diumpamakan sebagai deretan kartu domino yang diatur sejajar,jika pemain utamanya terjatuh maka akan membawa dampak buruk terhadap yang lainnya (efek domino). Celakanya, kalau negara-negara berkembang yang terkena krisis ekonomi, lembaga-lembaga keuangan internasional cenderung lepas tangan. Akibatnya, krisis yang terjadi bisa sangat parah dan potensial mengimbas ke wilayah lain.

Warung-warung di pelosok Jakarta kini bertumbangan ke jurang kebangkrutan. Itu sebagai bukti bahwa rakyat kebanyakan sudah tak berbelanja lagi. Sementara lapisan atas justru berbelanja keperluan sehari-hari ke pasar-pasar modern milik pengusaha besar. Ini menyebabkan kefailitan raksasa bagi dunia bisnis.

Saat ini dampak resesi ekonomi global yang paling dirasakan adalah pada masyarakat menengah ke atas, terlebih mereka yang bermain saham, valuta asing dan investasi emas.

Dari pantauan media di sejumlah pasar di tanah air, sejak BEJ melakukan suspend pada Jum’at (10/10/11) , harga bahan-bahan pangan mulai merangkak naik. Jika sudah begini, masyarakat bawah yang paling merasakan dampaknya.

Selain itu, kenaikan harga bahan baku di sektor properti akibat pengaruh krisis ekonomi global, sangat mungkin terjadi. Seperti di kutip dari Antara.co.id, Wakil Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah, Adib Adjiputra, di Solo, beberapa waktu lalu mengatakan, harga bahan baku yang diproduksi di dalam negeri maupun luar negeri, berpotensi terpengaruh oleh krisis ekonomi ini.

Harga bahan baku seperti besi, keramik, semen dan sejumlah aksesori rumah lainnya yang berasal dari industri manufaktur, kata dia, sangat rentan mengalami kenaikan.

Kenaikan bahan baku akibat dampak krisis ekonomi ini akan semakin menyulitkan sektor properti, setelah sebelumnya juga diterpa kenaikan harga bahan baku akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

4. Beberapa Solusi Mengatasi Krisis Ekonomi Global Oleh Pemerintah Republik Indonesia

            Presiden menegaskan 10 langkah yang harus ditempuh semua pihak untuk menghadapi krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat (AS), sehingga tidak berdampak buruk terhadap pembangunan nasional.
Presiden mengajak semua pihak dalam menghadapi krisis global harus terus memupuk rasa optimisme dan saling bekerjasama sehingga bisa tetap menjagar kepercayaan masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen harus terus dipertahankan antara lain dengan terus mencari peluang ekspor dan investasi serta mengembangkan perekonomian domestik.
Optimalisasi APBN 2009 untuk terus memacu pertumbuhan dengan tetap memperhatikan `social safety net` dengan sejumlah hal yang harus diperhatikan yaitu infrastruktur, alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik serta pangan dan BBM.Untuk itu perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran APBN maupun APBD khususnya untuk peruntukan konsumtif.
Ajakan pada kalangan dunia usaha untuk tetap mendorong sektor riil dapat bergerak. Bila itu dapat dilakukan maka pajak dan penerimaan negara bisa terjaga dan juga tenaga kerja dapat terjaga. Sementara Bank Indonesia dan perbankan nasional harus membangun sistem agar kredit bisa mendorong sektor riil. Di samping itu, masih menurut Kepala Negara, pemerintah akan menjalankan kewajibannya untuk memberikan insentif dan kemudahan secara proporsional.
Semua pihak lebih kreatif menangkap peluang di masa krisis antara lain dengan mengembangkan pasar di negara-negara tetangga di kawasan Asia yang tidak secara langsung terkena pengaruh krisis keuangan AS.
Menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat.
Perlunya penguatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia perbankan serta sektor swasta.
Semua kalangan diharapkan untuk menghindari sikap ego-sentris dan memandang remeh masalah yang dihadapi.
Mengingat tahun 2009 merupakan tahun politik dan tahun pemilu, kaitannya dengan upaya menghadapi krisis keuangan AS adalah memiliki pandangan politik yang non partisan, serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan maupun pribadi termasuk dalam kebijakan-kebijakan politik.
Presiden meminta semua pihak melakukan komunikasi yang tepat dan baik pada masyarakat. Tak hanya pemerintah dan kalangan pengusaha, serta perbankan, Kepala Negara juga memandang peran pers dalam hal ini sangat penting karena memiliki akses informasi pada masyarakat.

5. PerekonomianPada Tahun 2011
Dengan berbagai pencapaian dan permasalahan yang dihadapi perekonomian Indonesia, tentunya kita masih tetap harus optimis dalam menyongsong tahun 2011. Untuk menatap 2011 dengan optimismis, setidaknya ada dua perkerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu :
Perbaikan Infrastruktur
Perbaikan infrastruktur menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan.Kondisi infrastruktur Indonesia saat ini masih sangat menyedihkan. Global Competitivness report menempatkan kualitas infrastruktur Indoneisa pada peringkat 82, jauh tertinggal oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam (52), Malaysia (30), Thailand (35), dan Sinagpura (5). Hal ini menjadi pekerjaan rumah besar untuk pemerintah Indonesia.

Salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur Indonesia adalah dengan menggunakan skema PPP (public private partnership) dalam pembiayaan infrastruktur.Mekanisme PPP atau di Indonesia disebut KPS (kerjasama pemerintah swasta) adalah mekanisme kerjasama jangka panjang antara pemerintah dan swasta dalam menjalankan proyek infrstruktur.Menurut Yong (2010) mekanisme PPP membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Selama ini pemerintah mengalami budget constrain ketika ingin mengembangkan infrastruktur. Melalui mekanisme PPP, pemerintah akan mendapat bantuan pendanaan dan pembagian resiko bersama pihak swasta. Di Indonesia, PPP sudah mulai banyak digunakan. Setidaknya sudah ada 70 proyek infrastruktur yang sudah beroperasi yang memakai mekanisme PPP. Dengan semakin banyaknya proyek dengan mekanisme PPP, diharapkan akselerasi pertumbuhan infrastruktur Indonesia akan semakin cepat.

Kualitas pertumbuhan ekonomi
Kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih rendah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang cukup tinggi, akan tetapi efek masyarakatnya terlalu rendah. Setap satu persen pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menyerap 250 ribu tenaga kerja baru.Hal ini yang menyebabkan masih tingginya tingkat pengangguran.Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada sektor non-tradable, yang notabane nya penyerapan tenaga kerjanya kecil. Pada kwartal IV 2010, pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi mencapai 13,6%. Bandingkan dengan pertumbuhan sektor pertanian yang merangkak pada angka 1,6%, padahal mayoritas masyarakat Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Pertumbuhan sektor tradable, seperti industri dan pertambangan justru stagnan pada level dibawah 5%.Hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan sektor non-tradable yang mencapai di atas 6%.Jika melihat data-data tersebut, wajar apabila tingkat pengangguran dan kemiskinan Indonesia masih sangatlah tinggi.Sektor perekonomian Indonesia yang tumbuh hanyalah sektor yang cenderung padat modal bukan padat karya.

Menjadi suatu pekerjaan rumah untuk pemerintah untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.Salah satunya caranya adalah dengan memperkuat kembali industri nasional, terutama di sektor manufaktur dan agroindustri.Reindustrialisasi ini bisa dilakukan dengan menyokong pertumbuhan industri nasional melalui perbaikan infrastruktur, perbaikan birokrasi, dan pemberian bantuan modal bagi industri yang membutuhkan.

Rasio utang terhadap PDB sebesar 0,25 persen, cadangan devisa 110 miliar dolar AS, bunga dasar 6 persen dan defisit anggaran kurang dari 2 persen terhadap PDB menunjukkan kekuatan dan stabilitas ekonomi Indonesia pada 2011.

“Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2011 yang mencapai 700 miliar dolar AS membuat Indonesia terdaftar sebagai anggota G-20 (negara-negara dengan volume ekonomi terbesar di dunia),” ujar Husni.

Di samping itu, selama tujuh tahun terakhir angka kemiskinan di Indonesia terus menurun.

“Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin Indonesia turun dari 36,1 juta orang atau 16,66 persen dari total penduduk pada Februari 2004 menjadi 29,9 juta orang atau 12,36 persen dari total penduduk pada September 2011,” kata Husni.

Bila menghadapi awal tahun 2011 yang lalu tercatat sembilan tantangan dan resiko domestik yang perlu diantisipasi, yaitu :
Tantangan atas kemungkinan terjadinya gelembung nilai aset (asset bubble) dan inflasi karena kurangnya daya serap ekonomi nasional terhadap masuknya modal asing, termasuk yang jangka pendek. 
Risiko terhentinya arus modal masuk.
Terjadinya penarikan kembali modal masuk dalam jumlah besar. 
Subsidi energi dan alokasi yang tidak efisien.
Risiko inflasi oleh komponen makanan, pendidikan dan ekspektasi.
Tantangan infrastruktur dan transportasi yang kurang memadai.
Peningkatan daya saing dan kualitas tenaga terdidik, daya serap atau belanja pemerintah, risiko terkait politik dah hokum.
Terkait perubahan iklim, bencana alam.
Krisis keuangan. 

6. PerekonomianPada Tahun 2012
Untuk menghadapi tahun 2012 ini Presiden instruksikan jajaran pemerintah untuk menjaga sektor riil di tengah situasi krisis global dan melemahnya volume ekspor Indonesia ke luar negeri.Sektor riil dikatakan dapat menjadi penopang utama perekonomian Indonesia.Sektor riil yang bagus mencegah dampak pemutusan hubungan kerja.Belanja modal dan belanja barang pada tahun anggaran 2011 harus lebih dioptimalkan, belanja pemerintah dapat turut membuat perekonomian di Indonesia berjalan.Saat ini, realisasi belanja pemerintah hingga 30 November ini mencapai 71 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 diperkirakan akan melaju pada kisaran 6,3 persen – 6,7 persen dan inflasi diperkirakan dapat berada di kisaran  sasaran 4,5% ± 1%. Prospek  perekonomian Indonesia di tahun 2012 diperkirakanmasih kuat, namun masih yada resiko yang berasal dari pelemahan ekonomi global masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi terutama sumber dari peekonomian domestic dengan peran prestasi yang semakin meningkat. Pasar domestik yang besar, terjaganya stabilitas  makroekonomi, suku bunga yang rendah, perbaikan iklim investasi dan status investment grade merupakan factor pendorong tingginya pertumbuhan investasi ke depan. Di tahun 2012 diyakini dapat kembali berada di tengah  diperkisaran. Dalam jangka menengah, dengan perekonomian dunia yang diperkirakan akan membaik dan kebijakan structural yang terus dilakukan khususnya dibidang investasi dan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Indonesia mempunyai prospek untuk tumbuh lebih tinggi dan berkesinambungan dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga. Perekonomian nasional diperkirakan akan tumbuh mencapai 6,6% - 7,4% dan inflasi yang semakin menurun dan menuju 4,0 ± 1 % pada tahun 2016.Namun bila tiga penyakit bangsa bisa diatasi seperti korupsi, inefisiensi birokrasi dan soal infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih tinggi lagi,” kata Ketua Komite Ekonomi Indonesia (KEN) Chairul Tanjung.

Perekonomian Dunia yang belakangan ini tidak menentu membuat sejumlah Negara maju menjadi was – was, terutama untuk kawasan Eropa. Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan ekonomi dunia pada 2012 diperkirakan menjadi 3,3 persen. Angka ini lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 3,7 persen.

“Penyelesaian krisis yang dialami negara-negara Eropa, terkait utang dan defisit fiskal, masih akan memakan waktu dan ketidakpastian,” papar Kepala Biro Humas BI Difi A Johansyah, di Gedung BI, Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Sementara pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) masih lemah. Hal tersebut pada perdagangan global yang menurun dan berpengaruh kepada kinerja ekonomi negara-negara emerging market termasuk Indonesia. Aktifitas ekonomi global yang melemah, harga komoditas global non-energi cenderung menurun dan disertai dengan penurunan tekanan inflasi global. Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde mengatakan bahwa lembaga keuangan internasional yang berbasis di Washington itu hampir pasti akan menurunkan porkas pertumbuhan dunia 2012 karena krisis hutang zona euro. Di dalam laporan Perkembangan Ekonomi Dunianya September lalu, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 4% untuk 2012.

Karena krisis hutang di zona euro semakin memburuk dan kebijakan negara-negara ekonomi maju utama semakin tidak jelas, prospek ekonomi dunia nampaknya semakin kurang optimistis. Setelah menghadapi krisis hutang zona euro selama dua tahun terakhir, ekonomi Jerman menghadapi risiko resesi karena dunia bisnis yang gelisah menahan investasinya dan ekspor menjadi lemah.  “Ini memang bukan resesi klasik. Kita sedang menghadapi keadaan yang benar-benar tidak pasti akibat krisis zona euro yang akan memberatkan investasi dan perdagangan,” kata Felix Huefner, ekonom OECD di Paris yang mengikuti terus perkembangan Jerman.
Sementara itu, ekonomi Italia yang menciut dalam kuartal ketiga membuat negara itu berada dalam keadaan menuju resesi berkepanjangan akibat tuntutan penghematan habis-habisan untuk mengatasi beban hutangnya.

IMF menyerukan diambilnya langkah-langkah lebih jauh dalam menghadapi berbagai tantangan agar terhindar dari krisis global berikutnya. “Jika tidak berbuat apa-apa, jelas akan terjadi krisis dan dengan kondisi yang semakin menyangsikan ini, keadaan akan semakin memburuk di semua negara di dunia yang akan mengalami akibatnya tanpa kecuali,” kata Lagarde. Blanchard yang mengatakan bahwa “kebijakan-kebijakan sepihak dan tak sempurna hanya akan membuat keadaan lebih buruk,” memperingatkan, “mengembalikan pemulihan jauh lebih sulit dari setahun lalu.” Diperlukan kebijakan berani dan lebih tegas, termasuk rencana konsolidasi fiskal yang kredibel namun realistis, persediaan likuiditas, penerapan rencana-rencana yang sudah diumumkan, dan lebih banyak kolaborasi efektif di kalangan semua yang terlibat, katanya.

Kendati demikian, krisis Eropa dan Amerika Serikat (AS) dinilai tidak akan berdampak ke Indonesia. Kondisi perekonomian di Tanah Air sepanjang 2011 bisa dibilang kuat dan stabil, sehingga bisa dipastikan ekonomi Indonesia pada 2012 siap lepas landas,” kata Husni dalam diskusi ekonomi bersama Financial Reform Institute di Cikini, Jakarta, Selasa 17 Januari 2012.  Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Keuangan Financial Reform Institute Muhammad Husni Thamrin menyatakan, perekonomian Indonesia pada 2012 siap untuk lepas landas.

Hal ini tidak lepas dari terus meningkatnya tingkat Produksi Domestik Bruto seperti yang dikatakan oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan. “Tahun lalu (2011) ekonomi kita telah mengalahkan Belanda, tahun ini (2012) kita harus bisa melampaui ekonomi Spanyol,” tegasnya. PDB Indonesia pada akhir 2011 menembus 800 miliar dolar AS, berarti mengalahkan ekonomi Belanda yang mencapai 700 miliar dolar AS. Melihat pertumbuhan ekonomi nasional yang terus positif di atas 6 persen per tahun, bukan hal yang mustahil Indonesia dapat disejajarkan dengan ekonomi negara-negara maju dalam beberapa tahun ke depan.
Kembali kepada pernyataan  dari Husni, Kondisi perekonomian di Tanah Air sepanjang 2011 bisa dibilang kuat dan stabil, sehingga bisa dipastikan ekonomi Indonesia pada 2012 siap lepas landas.Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2011 mencapai 6,5 persen dengan inflasi sebesar 3,79 persen.  Hal ini sesuai data yang di dapat dari IMF ( International Monetary Financial ). Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2012 sebesar kurang lebih 6,3%, jauh di bawah target pemerintah 6,7% akibat perlambatan ekspor. Namun, lembaga keuangan internasional ini menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi 6,4% dari prediksi sebelumnya 6,2%. Proyeksi pertumbuhan 2011 juga masih lebih rendah dibandingkan target pemerintah yang sebesar 6,5%. Namun, Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di ASEAN serta negara dengan angka inflasi terendah se-Asia Pasifik,” kata Husni.

Pendidikan merupakan hal mendasar. Pendidikanlah yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan dalam bidang pendidikan diterapkan oleh kepemimpinan SBY, diantaranya adalah 
Meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.
Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.
Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.
Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.
Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya.Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu.
Akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.
Memperbaiki remunerasi guru.
melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti.
Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.
Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.
Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal.
Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.

Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Akan tetapi pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam perekonomian Indonesia terdapat masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.

7. Perekonomian Pada Tahun 2013
Perekonomian Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh lebih tinggi, namun sejumlah resiko dan tantangan perlu diantisipasi. Sejalan dengan membaiknya perekonomian dunia, perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,3-6,8 % dengan inflasi tetap terjaga sesuai dengan sasaran Bank Indonesia tersebar 4,5± 1%. Permintaan domestic diperkirakan tetep menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi, namun  sejumlah tantangan dan resiko perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan system keuangan. Yaitu :
konsumsi BBM yang terus meningkat di tengah menurunnya produksi produksi Migas dan beban subsidi sehingga semakin menambah tekanan terhadap kesimbungan fiscal dan deficit transaksi yang berjalan.
struktur perekonomian dengan ketergantungan impor yang tinggi khususnya untuk barang modal dan bahan baku, dalam jangka pendek dapat menimbulkan kerentanan terhadap keseimbangan eksternal ketika kegiatan investasi terus mengalami peningkatan. 
Dengan latar belakang  tersebut, kebijakan bank Indonesia di arahkan pada upaya pencapainya kesimbunagn internal dan ekternal. Dalam hubungan ini kebijakan BI diarahkan untuk mencapi sasaran inflasi dan menjaga kesimbunagan neraca pembayaran.  Arah kebijakan tersebut akan dilakukan melalui lima pilar bauran kebijakan, yaitu :
Kebijakan moneter akan ditempuh secara konsisten untuk mengarahkan inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran yang ditetapkan. 
Kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. 
Kebijakan Makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan system keuangan. 
Penguatan strategi komunikasi kebijakan bank Indonesia. 
Penguatan koordinasi bank Indonesia dan pemerintahan dalam mendukung pengelolahan ekonomi makro dan stabilitas system keuangan.

Berikut adalah empat poin utama dari paket kebijakan ala Presiden SBY pada tahun 2013 lalu:
Pemberlakuan potongan/pengurangan pajak bagi industri padat karya yang mampu mengekspor minimal 30% produksinya
Ekspor bijih mineral, yang sebelumnya dilarang sama sekali, sekarang dibolehkan asalkan pihak perusahaan memenuhi syarat-syarat tertentu.
Meningkatkan porsi penggunaan campuran biodiesel dalam solar, sehingga diharapkan akan menekan impor bahan bakar minyak jenis solar, dan
Menaikkan pajak untuk impor barang mewah, dari tadinya 75% menjadi maksimal 150%.

Berdasarkan keempat poin diatas, maka jelas sekali bahwa tujuan Pemerintah ketika itu adalah untuk meningkatkan ekspor (poin 1 dan 2), selagi diwaktu yang bersamaan menekan impor (poin 3 dan 4), sehingga defisit perdagangan yang ketika itu terjadi diharapkan tidak akan terjadi lagi. Paket kebijakan diatas masih menyentuh akar permasalahan dari defisit tersebut, yakni penurunan harga komoditas CPO dan batubara yang merupakan andalan ekspor Indonesia, dan peningkatan impor peralatan dan mesin-mesin industri. Dan sayangnya bahkan sampai hari ini harga CPO dan batubara masih belum pulih kembali. Alhasil, berdasarkan data ekspor impor terakhir dari BPS, sepanjang tahun 2014 Indonesia masih mengalami defisit neraca ekspor impor sebesar US$ 1.9 milyar. Kabar buruknya, angka pertumbuhan ekonomi juga terus turun hingga sekarang tinggal 5.0% pada Kuartal III 2014, dimana jika trend-nya begini terus, maka pada Kuartal berikutnya angka pertumbuhan ekonomi tersebut kemungkinan bakal turun lagi.

Pada tahun 2013 adalah tahun penuh dengan perubahan dan tatangan bagi perekonomian Indonesia. Di tengah masalah structural yang belum terselesaikan, perubahan kondisi ekonomi global di tahun 2013 memunculkan ancaman terhadap stabilitas makro ekonomi dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Respons bauran kebijkan yang ditempuh bank Indonesia dan pemerintahan ini mampu mendorong ekonomi bergerak ketingkat yang lebih seimbang dan mengembalikan stabilitas makro ekonomi.  Perekonomian Indonesia diperkirakan lebih baik, meskipun berbagai risiko perlu terus diantisipasi. Di tahun 2014 kebijakan bank Indonesia akan tetap focus pada upaya menjaga stabilitas makro ekonomi. Upaya- upaya ini tetap harus didukung oleh percepatan reformasi structural dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

8. Perekonomian Pada Tahun 2014
Pada tahun 2014 yang baru berlalu ternyata kembali menjadi  tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi  global tidak secerah prakiraan  semula. Pemulihan memang harus berlangsung di berbagai ekonomi utama dunia, namun dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak merata. Harga komoditas dunia pun terus melemah karena permintaan belum cukup kuat, khususnya dari Tiongkok. Di sector keuangan ketidakpastian kebijakan the fed telah meningkatkan kerentanan dan volatilitas di pasar keuangan dunia. Berbagai Negara berkembang (emerging market), kita turut merasakan adanya pergeseran arus modal asing luar dari Indonesia. Selain itu, kita juga dapat mengamati adanya divergensi kebijakan moneter di Negara –negara maju. Berbeda dengan the fed yang berencana melakukan normalisasi kebijkan moneter, bank sentral jepang dan eropa masih perlu menempuh kebijakan moneter yang sangat akomodatif.

Problemnya adalah, terkait ‘akar permasalahan’ tadi, Pemerintah tentunya tidak bisa mengendalikan harga komoditas di pasar internasional, dan Pemerintah juga tidak bisa begitu saja menghentikan impor mesin-mesin industri, karena itu akan mematikan industri itu sendiri (sehingga dalam hal ini kita juga tidak bisa menyalahkan Pemerintah pada tahun 2013 lalu hanya karena kebijakannya tidak ‘menyentuh akar permasalahan’, karena mungkin memang hanya itu yang bisa dilakukan). 
Diluar masalah defisit neraca perdagangan, ingat pula bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semata didorong oleh meningkatnya ekspor dan menurunnya impor, melainkan juga didorong oleh meningkatnya :
Belanja pemerintah
Konsumsi
Investasi
Pemerintah tentunya punya banyak opsi untuk meningkatkan ketiga hal tersebut, tinggal pilih yang mana yang bisa diimplementasikan dalam waktu dekat.

9. Perekonomian Indonesia Membaik atau Memburuk
Walaupun dunia terus mengalami krisis, apalagi negara-negara panik menghadapi krisis ekonomi yang menimpa negara mereka.Indonesia di perkirarakan tidak kena imbas krisis ekonomi dari negara-negara eropa tetapi harus tetap waspada.Ada sejumlah tantangan dan risiko di tingkat domestik dan global yang tetap perlu diantisipasi.Optimisme terjadi tapi ada tantangan-tantangan baik domestik maupun global.

Ada lima tantangan dan risiko global yang dicatat KEN (Komite Ekonomi Nasional),yaitu :
Pemulihan ekonomi negara maju yang masih akan lama karena persoalan struktural serta persoalan geopolitik dan geoekonomi G-20
Penyelesaian persoalan ketidakseimbangan ekonomi dunia, perang kurs dan potensi perang Korea.
Kebijakan banjir likuiditas Amerika Serikat Quantitative Easing yang diambil dalam rangka menyelamatkan diri sendiri.
Dilema perang kurs.
Risiko gagal bayar hutang negara-negara Eropa.

Selama ini pertumbuhan ekonomi nasional banyak ditopang oleh hasil sumber daya alam dan konsumsi domestik.Sementara pembangunan infrastruktur di Indonesia masih jauh tertinggal.Sebaliknya ekonomi China bisa tumbuh tinggi karena pembangunan infrastrukturnya berlangsung massif.

Gejolak di pasar keuangan dunia dan resesi di kawasan Eropa berpotensi mengganggu perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekspor diperkirakan akan menurun akibat pelemahan permintaan barang dari negara maju seperti Eropa dan Amerika. Akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi global, ujar Chairul, pertumbuhan ekspor akan melambat dari sekitar 15 persen menjadi 10 persen. Untuk memacu pertumbuhan domestik, pemerintah harus dapat meningkatkan penyerapan anggaran belanjanya.

Mengutip Opini Ahmad Erani Yustika dalam Jawa Pos Selasa, 27 Desember 2011 tersebut mengatakan pemerintah dan lembaga multilateral mungkin mempunyai pandangan sederhana, rasio ekspor nasional terhadap PBD tidak terlalu besar (sekitar 28 % saja) sehingga dampak krisis global lewat jalur perdagangan tidak akan menimbulkan banyak guncangan ekonomi. Pemerintah masih bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi dari sumber lain, yakni pengeluaran pemerintah (APBN), konsumsi domestik (rumah tangga), dan investasi.

Namun, langkah pemerintah tidak mungkin semudah membalik telapak tangannya.Sekarang ini masih banyak rakyat Indonesia yang terlantar dan tidak terurus, ditambah lagi semakin kecilnya minat masyarakat untuk datang ke pasar tradisional karena menjamurnya supermarket yang mulai masuk ke daerah-daerah.Secara tidak langsung pasar-pasar modern sudah mengancam eksistensi pasar tradisonal. Apa yang ditakutkan dari menjamurnya supermarket saat ini?.Ketakutannya adalah matinya pasar tradisional dan meningkatnya pengangguran. Sekarang bisa dibayangkan saja berapa banyak pekerja yang ada di pasar-pasar  tradisional dan sejumlah orang yang akan kehilangan lapangan pekerjaan, Padahal pasar tradisional juga ikut berperan dalam mengerakkan ekonomi Indonesia.

Inilah yang perlu dicermati :Kenerja Pemerintah Belum Maksimal
Sebelum mengatakan perekonomian Indonesia akan cerah pada tahun 2012 pemerintah sebaiknya melihat kembali bagaimana kinerja mereka. Misalnya dalam hal kemiskinan absolut turun (tetapi jumlah penduduk miskin dan hampir miskin bertambah), pengganguran menurun namun proporsi pekerja sektor informal terus bertambah, dan ketimpangan pendapatan semakin menganga (Pada 2010 ratio mencapai 0,38, rekor tertinggi dalam periode modernisasi ekonomi Indonesia).

Dari data di atas pemerintah harus cermat membenahi sisi-sisi itu.Bagaimana caranya supaya beberapa hal yang masih menjadi kelemahan itu tertutup.Seperti masalah pengangguran yang belum maksimal dalam penanganannya. Ada beberapa cara untuk pemerintah mengurangi pengangguran di Indonesia. Pemerintah bisa cermat melihat program-program perusahaan yang bergerak di bidang kewirausahaan.Jika pemerintah bisa memanfaatkan perusahaan ini dengan baik otomatis pemerintah tidak perlu repot-repot mengeluarkan banyak modal untuk membuat program terkait.

Meskipun pemerintah mengklaim bahwa ekonomi kita sekarang ini sudah menuju modernisasi, sebenarnya dalam banyak hal ekonomi nasional masih primitif.Kegiatan ekonomi (ekspor misalnya) banyak bertumpu pada komoditas bahan mentah sehingga tidak hanya kehilangan kesempatan menciptakan nilai tambah, tetapi juga kesulitan menciptakan lapangan kerja.Kasus kelapa sawit misalnya kurang lebih hanya diolah untuk membuat 40 jenis komoditas olahan.Padahal, Malaysia sudah mencapai seratus jenis.Itu juga terjadi pada kasus di subsektor perikanan, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan lain sebagainya.

Seandainya strategi hilirisasi komoditas bahan mentah tersebut dilakukan secara eksesif melalui pembentukan “Pohom Industri”, sebagian besar masalah ekonomi akan terselesaikan.Jika tiga hal itu saja mulai dicicil tahun depan, yakinlah bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah isu yang penting lagi.

Pemerintah Indonesia pasti memiliki progress yang bagus.Namun, Rakyat Indonesia tidak butuh hanya sekadar keoptimisan saja, namun buktinya.Jika pemerintah bisa menjaga ekonomi Indonesia 2012 tetap cerah maka pemerintah Indonesia sudah selangkah lebih maju. Tetap semangat untuk Indonesia yang lebih baik dan masa depan cerah generasi Indonesia.

Jadi, meskipun banyak yang berkata perekonomian indonesia mulai merangkak naik, tapi sebenarnya itu belum terbukti nyatanya pengangguran di Indonesia belum terselesaikan dengan baik. Masih banyak pengangguran dimana-mana.Lalu hasil alam yang seharusnya di olah oleh Indonesia belum menghasilkan saham yang dapat menutupi ungkapan bahwa perekonomian Indonesia mulai naik.Pemerintah harusnya memikirkan pada rakyat yang pengangguran jangan hanya memikirkan uang gaji yang diperolehnya. Banyak solusi yang dibicarakan oleh petinggi petinggi di Indonesia maupun orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ekonomi, tapi solusi tersebut tidak di gubris oleh pemerintah, solusi tersebut hanyalah seperti angin yang berlalu, sebentar membuat gembira tapi selanjutnya tak menggembirakan lagi.

10. Keberhasilan SBY selama memerintah pada bidang Ekonomi
Saat membuka Rapat Kerja tentang Pelaksanaan Program Pembangunan 2011 di Jakarta Convention Center, Senin (10/1/2011), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan mantap memaparkan 10 capaian (keberhasilan pemerintah pada tahun 2010 tersebut.

Ekonomi terus tumbuh dan berkembang dengan fundamental yang semakin kuat pada 2010. Hal ini, antara lain, tercermin dengan indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus membaik, daya saing Indonesia di tingkat dunia yang tinggi, nilai ekspor, investasi, dan cadangan devisa yang terus membaik.
Sejumlah indikator kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan penting. Dunia memberikan penilaian pada Top Ten Movers, istilahnya prestasi Indonesia dan 9 negara yang lain di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan penghasilan penduduk kita.
Stabilitas politik terjaga dan kehidupan demokrasi makin berkembang. Check and balances antara pemerintah pusat, DPR dan DPRD, berjalan dengan baik. Pelaksanaan pemilu juga prinsipnya berjalan dengan lancar.
Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, mencatat sejumlah prestasi. Begitu pula dengan pemberantasan terorisme dan narkoba.
Terjaga baiknya keamanan dalam negeri walaupun masih terdapat konflik masyarakat dalam skala kecil.
Proses perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di banyak daerah. Hambatan birokrasi dan iklim investasi serta pelayanan publik di banyak daerah mengalami kemajuan.
Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan meskipun tetap rawan dengan gejolak perekonomian Indonesia. Presiden meminta pemerintah tetap cekatan dan memiliki rencana darurat. “Meskipun, dengarkan kata-kata saya, meskipun bisa kita turunkan kemiskinan dan pengangguran, tetapi tetap rawan terhadap gejolak perekonomian dunia. Jangan terlambat kita mengantisipasinya, jangan kita tidak punya rencana kontigensi, dan jangan pula kita tidak cekatan memecahkan masalah bilamana dampak dari krisis global itu terjadi,” kata Presiden.
Beberapa indikator ekonomi penting Indonesia mencatat rekor baru dalam sejarah, seperti income perkapita sekarang sudah tembus 3 ribu dolar AS, lima tahun lalu masih 1.186 dolar AS. Cadangan devisa dulu 36 miliar dolar AS, sekarang 96 miliar hampir 100 miliar dolar AS. Kenaikan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang tertinggi di dunia, naik 46 perssen. Pendapatan domestik bruto kita meningkat dan Indonesia kini peringkat 16 ekonomi di dunia.
Makin baiknya upaya pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)Sedangkan Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas Rahma Iryanti di Jakarta, Kamis (7/01/2011) mengungkapkan angka pengangguran 2010 diprediksi turun menjadi 7,6 persen dari kisaran 7,87 persen tahun lalu. Penurunan tersebut seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian.
Indonesia makin berperan dalam hubungan internasional, makin nyata peran kita, baik dalam mengatasi krisis ekonomi global, dalam hubungan G20, APEC, East Asia Summit, ASEAN, G8 plus, dan pemeliharan perdamaian dunia. “Kita aktif sekali dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia dan juga kerja sama mengatasi perubahan iklim,” tegas Presiden, sebagaimana dipublikasikan juga di situs resmi Presiden SBY.

11. Penyebab Keberhasilan Presiden SBY
Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

12. Perekonomian Di Indonesia Pada Tahun 2015 Masa Pemerintahan Jokowi-Jk
Masa pemilihan presiden telah usai. Terpilihlah Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.Setiap pergantian kepempinan yang lama di serahkan kepada kepemimpinan yang baru harus ada evaluasi kinerja tentang  program-program perekonomian jangka panjang yang belum selesai pada akhir masa jabatan agar dapat dilanjutkan pada kepemimpinan yang baru. Sehingga semua yang telah di programkan oleh kepemimpinan yang lama tidak berhenti di tengah jalan. Berikut ini gambaran perekonomian pada beberapa sektor saat pemerintahan Jokowi – JK

Tahun 2014 diwarnai oleh pertumbuhan ekonomi global yang tidak stabil, yang tidak saja dialami oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang; tetapi juga dialami oleh negara-negara berkembang seperti Brazil, serta beberapa negara anggota ASEAN seperti Indonesia. Namun di lain pihak, terdapat sejumlah negara yang pertumbuhan ekonominya meningkat, seperti Thailand dan Vietnam. Kondisi perekonomian global tersebut ini merupakan dampak dari berbagai perkembangan yang terjadi baik di kawasan regional maupun global seperti krisis yang tengah berlangsung antara Rusia – Ukraina yang kembali melemahkan perekonomian di kawasan Euro setelah sebelumnya berhasil bangkit pasca krisis ekonomi yang melanda pada tahun 2013.Pelemahan pertumbuhan ekonomi di kawasan Euro ini terutama terjadi pada negaracore di kawasan tersebut, yaitu Jerman dan Italia. Hal yang sama terjadi di Jepang, dimana kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak penjualan telah mengakibatkan turunnya investasi serta menurunkan daya beli masyarakatnya. Selain itu, adanya peningkatan jumlah pasokan minyak akibat meningkatnya supply minyak negara non OPEC, khususnya Amerika Serikat, ditengah melemahnya permintaan akibat perlambatan ekonomi negara emerging market, terutama Tiongkok berdampak pada turunnya harga minyak dunia.

Kondisi-kondisi seperti ini tidak dapat dipungkiri turut mempengaruhi  kondisi perekonomian Indonesia. Sepanjang tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah menjadi 5.1 % jauh di bawah pertumbuhan ekonomi  pada tahun sebelumnya yaitu 5.8 %. Nilai ekspor Indonesia hingga periode November 2014 dengan niai sebesar US$ 161.67 milyar mengalami penurunan sebesar 2.36 % jika dilihat dari periode yang sama tahun 2013. Turunnya nilai ekspor tersebut turut dipengaruhi oleh turunnya permintaan dan harga komoditas global serta pembatasan ekspor mineral mentah.

Indonesia dengan kepemimpinan yang baru di bawah Presiden Joko Widodo, tentu saja diharapkan dapat membawa perubahan khususnya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik yang tidak hanya dirasakan oleh kelompok/golongan tertentu tetapi juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.  Presiden Jokowi secara tegas  menyatakan akan merealisasikan ideologi Trisakti yaitu untuk menjadikan Indonesia negara yang berdaulat dalam politik; berdikari dalam ekonomi; serta berkepribadian dalam kebudayaan. Guna mencapai suatu perekonomian yang berbasis kerakyatan tersebut, tentu diperlukan suatu terobosan dalam hal diplomasi ekonomi Indonesia dengan mitranya baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Hal ini sejalan dengan 9 (sembilan) agenda prioritas (NAWACITA) pemerintah periode 2015 – 2019 yang salah satunya adalah untuk mewujudkan suatu negara yang berdikari dalam ekonomi dengan cara menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik sesuai dengan percerminan dari ideologi Trisakti. Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 sebesar 5.6% hingga 5.8%.Secara keseluruhan, ekspor nonmigas Indonesia lebih unggul dibandingkan sektor migas.Sepanjang Januari-November 2014, ekspor nonmigas tercatat mencapai 82.69 % sedangkan ekspor migas hanya sebesar 17.31%.Kontribusi terbesar ekspor nonmigas berasal dari industri pengolahan yang menyumbang sebesar 66.51%.

Di bidang perdagangan, diplomasi ekonomi Indonesia akan difokuskan pada upaya untuk membidik pasar non tradisional bagi produk-produk ekspor dari Indonesia. Selama ini ekspor dari Indonesia cenderung terfokus pada pasar-pasar tradisional seperti Jepang, Amerika, Singapura, Taiwan, Korea serta negara-negara di kawasan di Eropa Barat seperti Jerman, Belanda, Inggris, Perancis, serta Italia. Dengan tidak hanya berorientasi pada pasar tradisional, pasar-pasar non tradisional seperti negara non Uni Eropa; Skandianavia, Turki, Kanada, Meksiko, Swedia, Panama, Portugal, serta Irlandia berpotensi bagi peningkatan  nilai perdagangan dan investasi bagi Indonesia. Negara-negara di kawasan Amerika Latin serta Eropa Timur dan Tengah juga merupakan pasar alternatif bagi produk ekspor dari Indonesia.Peningkatan nilai perdagangan dan investasi dengan pasar non tradisional dan pasar alternatif hendaknya dijalankan dengan tetap mempertahankan hubungan yang telah terjalin dengan baik dengan pasar tradisional. Dengan berubahnya paradigma pangsa pasar bagi pemasaran produk ekspor Indonesia dari pasar tradisional ke pasar non tradisional serta pasar alternatif, nilai perdagangan serta investasi Indonesia diharapkan akan mengalami peningkatan.

Di bidang investasi, dalam pidato Presiden Jokowi pada KTT APEC pada bulan November 2014, dengan jelas disampaikan bahwa Indonesia membuka peluang masuknya investasi dalam jumlah yang besar, khususnya bagi pembangunan infrastruktur dan konektivitas dalam lima tahun ke depan. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia akan terbuka bagi masuknya investasi dalam proyek pembangunan 24 seaport dan deep seaport; railway track dan railway network yang menghubungan pulau-pulau terbesar di Indonesia; power plant untuk manufaktur dan daerah-daerah industri serta pembuatan transportasi umum di sejumlah kota besar di Indonesia; serta pembangunan sea toll dalam kerangka diplomasi maritim.

Namun Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 mencapai angka terendah selama lima tahun terakhir. Menurut BPS, tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sekitar 5,01 persen (dengan basis perbandingan tahun 2010). Padahal pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 5,5 persen.

Pemerintahan Jokowi berharap, situasi ini bisa lebih membaik lagi tahun 2015,setelah beberapa langkah dilakukan untuk membangkitkan kembali perekonomian.Para pengamat juga memuji beberapa langkah pemerintah, seperti pemotongan subsidi bahan bakar.Tapi Indonesia masih harus melakukan reformasi mendasar.Dan ada satu masalah besar.Praktek korupsi yang sudah meluas ke hampir seluruh institusi negara.Bahkan calon Kapolri pun, Jendral Budi Gunawan, sekarang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka korupsi.

Jokowi sudah melaksanakan beberapa langkah sensitif yang sangat penting.Ia memotong subsidi BBM lebih dari 30 persen dan berharap bisa menghemat anggaran negara sampai Rp 100 triliun untuk tahun depan.

Jokowi juga mengangkat beberapa pejabat penting yang akan membantunya membenahi perekonomian, seperti Amien Sunaryadi dan Faisal Basri yang akan mengawasi pengelolaan minyak dan gas. Kedua orang itu dikenal luas sebagai pengamat dan aktivis anti-korupsi.

Keputusan-keputusan penting itu menjadi perhatian para investor yang sejak lama mengamati perkembangan politik di Indonesia. Mereka bersikap menunggu, ketika negara ekonomi terbesar di ASEAN ini sedang menghadapi perkembangan terparah sejak lima tahun terakhir.
"Sinyal-sinyal awalnya menunjukkan bahwa dia membawa filsofi baru dalam pengelolaan pemerintahan di Indonesia," kata Richard Adkerson dalam sebuah konferensi di New York. Perusahaannya, Freeport McMoRan Inc., adalah salah satu investor terbesar di Indonesia dalam bidang pertambangan.

Jokowi menegaskan tidak akan segan-segan memecat anggota pejabat yang tidak berprestasi. "Dua tahun tidak capai target, langsung pecat… Jadi menteri-menteri ini (harus) bekerja lebih cepat.Banyak orang Indonesia mengantri ingin jadi menteri.Mending saya pilih orang-orang profesional saja," kata Jokowi.Baru-baru ini, Presiden Jokowi memotong anggaran perjalanan dinas dan rapat pemerintah sampai 30 persen, dan menghemat sekitar Rp 16 triliun. Sebelumnya, ketika menghadiri rangkaian konferensi internasional di Cina, Myanmar dan Australia, dia hanya membawa delegasi kecil.

Kesimpulan

            Berdasarkan penulisan ini dapat disimpulkan bahwa perokonomian yang baik adalah harapan bangsa.Namun sampai saat ini kesejahteraan yang diimpikan bangsa Indonesia belum terwujud.Agar perekonomian Indonesia menjadi lebih baik pemerintah harus ikut serta dalam mendorong percepatan proses pemulihan ekonomi. Pemerintah harus lebih kreatif dalam menghadapai masalah perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi sehingga bisa menekan pengangguran dan kemiskinan di negeri ini. Pemerintah harus konsisten kepada semua kebijakan fiskal maupun moneter.Tidak hanya pemerintah, masyarakat Indonesia juga harus lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan dan bersikap kooperatif bersama pemerintah.

Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia. Namun masalah-masalah besar lain masih tetap ada.Namun apa yang telah dicapai selama ini merupakan hasil dari visi dan perencanaan pemerintah SBY dan Jokowi. Kebijakan apapun yang mereka tetapkan pasti tujuan mereka ingin membawa Indonesia menjadi Negara lebih baik lagi.Dan kita sebagai generasi muda dengan segala aspek positif bisa turut mengembangkan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi dan maju.

Sumber

http://anis-permata.blogspot.com/2014/08/kondisi-perekonomian-indonesia-pada.html?m=1

http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=10&jd=Pertumbuhan+Ekonomi+Indonesia+2012+Diprediksi+6%2C3+-+6%2C7+Persen&dn=20111220183104

http://www.gema-nurani.com/2012/01/perekonomian-indonesia-2012/

http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/12/30/catatan-perekonomian-indonesia-2010-328697.html

https://punyaprasetyo.wordpress.com/2012/03/11/kondisi-perekonomian-dunia-dan-dampaknya-untuk-negara-indonesia-pada-tahun-2012/

https://cakrawalaruhum.wordpress.com/2015/02/11/memahami-diplomasi-ekonomi-indonesia-era-pemerintahan-jokowi/

Siklus Hidup Produk Dunkin Donut

Siklus daur hidup produk adalah suatu  konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Seperti halnya dengan  manusia, suatu produk juga memiliki siklus atau daur hidup. Siklus Hidup Produk (Product Life Cycle) ini yaitu suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar . 

1.      Tahap perkenalan (introduction).

pada tahap ini, barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang besar walaupun volume penjualannya belum tinggi. Barang yang di jual umumnya barang baru (betul-betul baru) Karena masih berada pada tahap permulaan, biasanya ongkos yang dikeluarkan tinggi terutama biaya periklanan. Promosi yang dilakukan memang harus agfesif dan menitikberatkan pada merek penjual. Di samping itu distribusi barang tersebut masih terbatas dan laba yang diperoleh masih rendah.

2. Tahap pertumbuhan (growth).

Dalam tahap pertumbuhan  ini, penjualan dan laba akan meningkat dengan cepat. Karena permintaan sudah sangat meningkat dan  masyarakat sudah mengenal barang bersangkutan, maka usaha promosi yang dilakukan oleh perusahaan tidak seagresif tahap sebelumnya. Di sini pesaing sudah mulai memasuki pasar sehingga persaingan menjadi lebih ketat. Cara lain yang dapat dilakukan untuk memperluas dan meningkatkan distribusinya adalah dengan menurunkan harga jualnya.

3. Tahap kedewasaan (maturity)

Pada tahap kedewasaan ini kita dapat melihat bahwa penjualan masih meningkat dan pada tahap berikutnya tetap. Dalam tahap ini, laba produsen maupun laba pengecer mulai turun. Persaingan harga menjadi sangat tajam sehingga perusahaan perlu memperkenalkan produknya dengan model yang baru. Pada tahap kedewasaan ini, usaha periklanan biasanya mulai ditingkatkan lagi untuk menghadapi persaingan.

4. Tahap kemunduran (decline)

Hampir semua jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan selalu mengalami kekunoan atau keusangan dan harus di ganti dengan barang yang baru. Dalam tahap ini, barang baru harus sudah dipasarkan untuk menggantikan barang lama yang sudah kuno. Meskipun jumlah pesaing sudah berkurang tetapi pengawasan biaya menjadi sangat penting karena permintaan sudah jauh menurun.Apabila barang yang lama tidak segera ditinggalkan tanpa mengganti dengan barang baru, maka perusahaan hanya dapat beroperasi pada pasar tertentu yang sangat terbatas’ Altematif-alternatif yang dapat dilakukan oleh manajemen pada saat penjualan menurun antara lain:

Saya akan mengambil contoh siklus hidup produk Dunkin Donut

Dunkin Donut:

1. Tahap pengenalan/ introduction

Dunkin Donut adalah industri yang pertama kali didirikan di Amerika pada tahun 1950 oleh William Rosenberg yang memproduksi donat dengan pilihan rasa yang bermacam-macam. Dunkin menciptakan inovasi pada tampilan setiap produk donatnya dan memberikan gebrakan di tengah sedikitnya ragam jenis donat yang beredar.

2. Tahap Pertumbuhan/ growth

Karena tingkat penjualan  produk di Amerika tinggi dan laku pesat tidak dapat dipungkiri Usaha franchise-nya pun berkembang dengan pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pada tahun 1990, dunkin donut dibeli oleh Allied domecq (UK) dan Dunkin Donut di branded. kemudian pada tahun 2005 perusahaan cabang wine dan spirit membeli perusahaan Dunkin Donut dan berpindah tangan kepada Pernod Ricard dan kemudia brand Dunkin Donut dikembalikan pada Amerika setelah berpindah tangan kepada the Carley Group dan Thomash H.lee dibeli seharga 2,4 Milliyar.

3. Tahap Pendewasaan/Maturity

Semakin berjalannya waktu banyak bermunculan produk serupa di Indonesia. Akan tetapi nama Dunkin Donut tetap bertahan diantara pesaing, karena produk Dunkin Donut mempunyai cirri khas yang berbeda dengan produk serupa, dimulai dari teksur rasa maupun ingredient yang digunakan. Dan juga Dunkin Donut bisa tetap laku dipasaran karena distribusi produk bisa menjangkau pasar swalayan terdekat masyarakat.

4. Tahap Penurunan/ decline

Pada tahap ini merupakan ancaman bagi produk Dunkin Donut karena bermunculannya produk serupa dimasyarakat yang memiliki kualitas dan rasa yang hampir sama, contohnya industry J.co. tingkat penjualan industry J.co lebih tinggi daripada Dunkin Donut karena J.co menerapkan inovasi yang tidak dimiliki dari perusahaan Dunkin Donuts , seperti konsep dapur yang terbuka sehingga konsumen dapat melihat sendiri proses pembuatan dari donat tersebut, lalu penambahan Topping pada produk donatnya.Selain itu ada beberapa faktor yang membuat J.CO lebih unggul dari Dunkin Donuts, antara lain 50 % Bahan  baku donat tersebut di impor dari luar negeri seperti cokelat yang diimpor dari Belgia, Susu dari Selandia baru dan beberapa minuman yang diimpor dari Italia dan Costa Rica. Dengan itu, J.CO mendapatkan posisi sebagai produk dengan kualitas premium di Indonesia. Dan untuk meningkatnya penjualan Dunkin Donut pun mempunyai ide yaitu membuat outlet yang dilengkapi dengan WIFI dan juga mempunya inovasi baru yaitu donat dengan rasa baru yang mempunyai rasa-rasa terbaru.

Sumber:
http://www.dunkindonuts.co.id/
http://herususilofia.lecture.ub.ac.id/2012/05/mata-kuliah-pengantar-administrasi-bisnis/comment-page-2/
https://enggiagarcia.wordpress.com/2012/02/14/siklus-daur-hidup-produk/

Kilas Balik Krisis Ekonomi 97-98

Dipenulisan saya kali ini saya ingin mengingatkan kembali tentang kejadian krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997-1998

Awal Terjadinya Krisis Ekonomi Yang Muncul Di Indonesia

Krisis pertama yang dialami Indonesia masa orde baru adalah kondisi ekonomi yang sangat parah warisan orde lama.Sebagian besar produksi terhenti dan laju pertumbuhan ekonomi selama periode 1962-1966 kurang dari 2% yang mengakibatkan penurunan pendapatan per kapita.Defisit anggaran belanja pemerintah yang sebagian besar dibiayai dengan kredit dari BI meningkat tajam dari 63%  dari penerimaan pemerintah tahun 1962 menjadi127% tahun 1966.Selain itu,buruknya perekonomian Indonesia masa transisi juga disebabkan oleh besarnya defisit neraca perdagangan dan utang luar negeri,yang kebanyakan diperoleh dari negara blok timur serta inflasi yang sangat tinggi.Disamping itu,pengawasan devisa yang amat ketat menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS naik dua atau tiga kali lipat.Akibatnya terjadi kegiatan spekulatif dan pelarian modal ke luar negeri.Hal ini memperburuk perekonomian Indonesia pada masa itu (Siregar,1987).

Krisis kedua adalah laju inflasi yang tinggi pada tahun 1970-an.Hal ini disebabkan karena banyaknya jumlah uang yang beredar dan krisis pangan akhir tahun 1972.Laju inflasi memuncak hingga 41% tahun 1974 (Hill,1974).Selain itu terjadi devaluasi rupiah sebesar 50% pada November 1978.

Bulan September 1984,Indonesia mengalami krisis perbankan,yang bermula dari deregulasi perbankan 1 Juni 1983 yang memaksa bank-bank negara untuk memobilisasi dana mereka dan memikul risiko kredit macet,serta bebas untuk menentukan tingkat suku bunga,baik deposito berjangka maupun kredit (Nasution,1987).Masalah-masalah tersebut terus berlangsung hingga terjadi krisis ekonomi yang bermula pada tahun 1997 (Tambunan,1998).

Terakhir,antara tahun 1990-1995 ekonomi Indonesia beberapa kali mengalami gangguan dari waktu ke waktu.Pertama,walaupun tidak menimbulkan suatu krisis yang besar,apresiasi nilai tukar yen Jepang terhadap dollar AS sempat merepotkan Indonesia.Laju pertumbuhan ekspor Indonesia sempat terancam menurun dan beban ULN dari pemerintah Jepang meningkat dalam nilai dollar AS.Kedua,pada awal tahun 1994,perekonomian Indonesia cukup terganggu dengan adanya arus pembelian dollar AS yang bersifat spekulatif karena beredar isu akan adanya devaluasi rupiah (Tambunan,1998).

Sumber: Tambunan (1998)  pertukaran bath-dollar.

Dari tahun 1985 ke tahun 1995, Ekonomi Thailand tumbuh rata-rata 9%. Pada 1996, dana hedge Amerika telah menjual $400 juta mata uang Thai.Dari 1985 sampai 2 Juli 1997, baht dipatok 25 bath per dollar AS.Pada tanggal 14 dan tanggal 15 Mei 1997, nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami goncangan akibat para investor asing mengambil keputusan “jual”, karena tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian dan ketidakstabilan politik Negara Thailand. Untuk mempertahankan nilai tukar bath agar tidak jatuh terus, Thailand melakukan intervensi yang didukung oleh Bank Sentral Singapura. Namun, pada tanggal 2 Juli 1997, Bank Sentral Thailand mengumumkan bahwa nilai tukar bath dibebaskan dari ikatan dollar AS dan meminta bantuan IMF. Pengumuman ini menyebabkan nilai bath terdepresiasi sekitar 15-20% hingga mencapai nilai terendah, yakni 28,20 bath per dollar AS. Pada 1997, sebenarnya kondisi ekonomi di Indonesia tampak jauh dari krisis. Tidak seperti Thailand, tingkat inflasi Indonesia lebih rendah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar, menguat. Dalam kondisi ekonomi seperti itulah, banyak perusahaan di Indonesia meminjam uang dalam bentuk dolar AS.

Krisis moneter yang terjadi di Thailand ini, menyebabkan Indonesia dan beberapa negara Asia, seperti Filipina, Korea dan Malaysia mengalami krisis keuangan. Ketika krisis melanda Thailand, nilai baht terhadap dolar anjlok dan menyebabkan nilai dolar menguat. Penguatan nilai tukar dolar berimbas ke rupiah. Sekitar bulan Juli 1997, di Indonesia terjadi depresiasi nilai tukar rupiah, nilai rupiah terus merosot. Di bulan Agustus 1997 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah dari Rp2.500,00 menjadi Rp2.650,00 per dolar AS. Sejak saat itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Padahal, pada saat itu hutang luar negeri Indonesia, baik swasta maupun pemerintah, sudah sangat besar. Tatanan perbankan nasional kacau dan cadangan devisa semakin menipis.Perusahaan yang tadinya banyak meminjam dolar (ketika nilai tukar rupiah kuat terhadap dolar), kini sibuk memburu atau membeli dolar untuk membayar bunga pinjaman mereka yang telah jatuh tempo, dan harus dibayar dengan dolar. Nilai rupiah pun semakin jatuh lebih dalam lagi. IMF datang dengan paket bantuan 23 milyar dolar, tapi tidak mampu memperbaiki keadaan. Malahan akhirnya paket bantuan IMF itu, yang dalam penggunaannya banyak terjadi penyelewengan, semakin menambah beban utang yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia.

Penyebab Krisis Ekonomi Indonesia tahun 1997-1998 :

1.      Stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi bagi “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.

Pemerintah selama ini selalu ekstra hati-hati dalam mengelola hutang pemerintah (atau hutang publik lainnya), dan senantiasa menjaganya dalam batas-batas yang dapat tertangani (manageable). Akan tetapi untuk hutang yang dibuat oleh sektor swasta Indonesia, pemerintah sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan. Setelah krisis berlangsung, barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut benar -benar menjadi masalah yang serius. Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (World Bank, 1998). Hal ini mirip dengan yang terjadi di negara-negara lain di Asia yang dilanda krisis. Dalam banyak hal, boleh dikatakan bahwa negara telah menjadi korban dari keberhasilannya sendiri. Mengapa demikian? Karena kreditur asing tentu bersemangat meminjamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan (swasta) di negara yang memiliki inflasi rendah, memiliki surplus anggaran, mempunyai tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan menjalankan sistem perdagangan terbuka.Daya tarik dari “dynamic economies’” ini telah menyebabkan net capital inflows atau arus modal masuk (yang meliputi hutang jangka panjang, penanaman modal asing, dan equity purchases) ke wilayah Asia Pasifik meningkat dari US$25 milyar pada tahun 1990 menjadi lebih dari US$110 milyar pada tahun 1996 (Greenspan 1997). Sayangnya, banyaknya modal yang masuk tersebut tidak cukup dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang produktif, seperti pertanian atau industri, tetapi justru masuk ke pembiayaan konsumsi, pasar modal, dan khusus bagi Indonesia dan Thailand, ke sektor perumahan (real estate). Di sektor-sektor ini memang terjadi ledakan (boom) karena sebagian dipengaruhi oleh arus modal masuk tadi, tetapi sebaliknya kinerja ekspor yang selama ini menjadi andalan ekonominasional justru mengalami perlambatan, akibat apresiasi nilai tukar yang terjadi, antara lain, karena derasnya arus modal yang masuk itu.

Selain itu, hutang swasta tersebut banyak yang tidak dilandasi oleh kelayakan ekonomi, tetapi lebih mengandalkan koneksi politik, dan seakan didukung oleh persepsi bahwa negara akan ikut menanggung biaya apabila kelak terjadi kegagalan. Lembaga keuangan membuat pinjaman atas dasar perhitungan aset yang telah “digelembungkan” yang pada gilirannya mendorong lagi terjadinya apresiasi lebih lanjut (Kelly and Olds 1999). Ini adalah akibat dari sistem yang sering disebut sebagai “crony capitalism”. Moral hazard dan penggelembungan aset tersebut, seperti dijelaskan oleh Krugman (1998), adalah suatu strategi “kalau untung aku yang ambil, kalau rugi bukan aku yang tanggung (heads I win tails somebody else loses)”. Di tengah pusaran (virtous circle) yang semakin hari makin membesar ini, lembaga keuangan meminjam US dollar, tetapi menyalurkan pinjamannya dalam kurs lokal (Radelet and Sachs 1998). Yang ikut memperburuk keadaan adalah batas waktu pinjaman (maturity) hutang swasta tersebut rata-rata makin pendek. Pada saat krisis terjadi, rata-rata batas waktu pinjaman sektor swasta adalah 18 bulan, dan menjelang Desember 1997 jumlah hutang yang harus dilunasi dalam tempo kurang dari satu tahun adalah sebesar US$20,7 milyar (World Bank 1998).

2.      Banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. Ketika liberalisasi sistem perbankan diberlakukan pada pertengahan tahun 1980-an, mekanisme pengendalian dan pengawasan dari pemerinth tidak efektif dan tidak mampu mengikuti cepatnya pertumbuhan sektor perbankan.Yang lebih parah, hampir tidak ada penegakan hukum terhadap bank-bank yang melanggar ketentuan, khususnya dalam kasus peminjaman ke kelompok bisnisnya sendiri, konsentrasi pinjaman pada pihak tertentu, dan pelanggaran kriteria layak kredit. Pada waktu yang bersamaan banyak sekali bank yang sesunguhnya tidak bermodal cukup.

3.      Hill (1999) menulis bahwa banyaknya pihak yang memiliki vested interest dengan intrik-intrik politiknya yang menyebar ke mana-mana telah menghambat atau menghalangi gerak pemerintah, untuk mengambil tindakan tegas di tengah krisis.Jauh sebelum krisis terjadi, investor asing dan pelaku bisnis yang bergerak di Indonesia selalu mengeluhkan kurangnya transparansi, dan lemahnya perlindungan maupun kepastian hukum. Persoalan ini sering dikaitkan dengan tingginya “biaya siluman” yang harus dikeluarkan bila orang melakukan kegiatan bisnis di sini. Anehnya, selama Indonesia menikmati economic boom persepsi negatif tersebut tidak terlalu menghambatekonomiIndonesia.Akan tetapi begitu krisis menghantam, maka segala kelemahan itu muncul menjadi penghalang bagi pemerintah untuk mampu mengendalikan krisis. Masalah ini pulalah yang mengurangi kemampuan kelembagaan pemerintah untuk bertindak cepat, adil, dan efektif. Akhirnya semua itu berkembang menjadi “krisis kepercayaan” yang ternyata menjadi penyebab paling utama dari segala masalah ekonomi yang dihadapi pada waktu itu. Akibat krisis kepercayaan itu, modal yang dibawa lari ke luar tidak kunjung kembali, apalagi modal baru.

4.      Perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memberbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.Faktor ini merupakan hal yang paling sulit diatasi. Kegagalan dalam mengembalikan stabilitas sosial-politik telah mempersulit kinerja ekonomi dalam mencapai momentum pemulihan secra mantap dan berkesinambungan.

Meskipun persoalan perbankan dan hutang swasta menjadi penyebab dari krisis ekonomi, namun, kedua faktor yang disebut terakhir di atas adalah penyebab lambatnya pemulihan krisis di Indonesia. Pemulihan ekonomi musykil, bahkan tidak mungkin dicapai, tanpa pulihnya kepercayaan pasar, dan kepercayaan pasar tidak mungkin pulih tanpa stabilitas politik dan adanya permerintahan yang terpercaya (credible).

Krisis Rupiah Hingga Krisis Ekonomi

Indonesia merupakan salah satu Negara di Asia yang mengalami krisis mata uang, kemudian disusul oleh krisis moneter dan berakhir dengan krisis ekonomi yang besar. Seperti diungkapkan oleh Haris (1998), 

“Krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 adalah yang paling parah sepanjang orde baru. Ditandai dengan merosotnya kurs rupiah terhadap dolar yang luar biasa, serta menurunnya pendapatan per kapita bangsa kita yang sangat drastis. Lebih jauh lagi, sejumlah pabrik dan industri yang bakal collaps atau disita oleh kreditor menyusul utang sebagian pengusaha yang jatuh tempo pada tahun 1998 tak lama lagi akan menghasilka ribuan pengngguran baru dengan sederet persoalan sosial. Ekonom, dan politik yang baru pula”

Menurut Fischer (1998), sesungguhnya pada masa kejayaan Negara-negara Asia Tenggara, krisis di beberapa negara, seperti Thailand, Korea Selatan, dan Indonesia, sudah bisa diramalkan meski waktunya tidak dapat dipastikan.Misalnya di Thailand dan Indonesia, defisit neraca perdagangan terlalu besar dan terus meningkat setiap tahun, sementara pasar properti dan pasar modal di dalam negeri berkembang pesat tanpa terkendali. Selain itu, nilai tukar mata uang di dua Negara tersebut dipatok terhadap dolar AS terlalu rendah yang mengakibatkan ada kecenderungan besar dari dunia usaha didalam negeri untuk melakukan pinjaman luar negeri, sehingga banyak perusahaan dan lembaga keuangan di negara-negara itu menjadi sangat rentan terhadap risiko perubahan nilai tukar valuta asing. Dan yang terakhir adalah aturan serta pengawasan keuangan oleh otoriter moneter di Thailand dan Indonesia yang sangat longgar hingga kualitas pinjaman portfolio perbankan sangat rendah.

Anggapan Fischer tersebut dapat membantu untuk menentukan apakah krisis rupiah terjadi karena krisis bath Thailand.  Sementara menurut McLeod (1998), krisis rupiah di Indonesia adalah hasil dari akumulasi kesalahan-kesalahan pemerintah dalam kebijakan-kebijakan ekonominya selama orde baru, termasuk diantaranya kebijakan moneter yang mempertahankan nilai tukar rupiah pada tingkat yang overvalued.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak awal Juli 1997, di akhir tahun itu telah berubah menjadi krisis ekonomi. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menyebabkan harga-harga naik drastis. Banyak perusahaan-perusahaan dan pabrik-pabrik yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran. Jumlah pengangguran meningkat dan bahan-bahan sembako semakin langka.Krisis ini tetap terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Yang dimaksud fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, cadangan devisa masih cukup besar dan realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus.

Keterangan	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Pertumbuhan ekonomi (%)	7,24	6,95	6,46	6,50	7,54	8,22	7,98	4,65
Tingkat Inflasi (%)	9,93	9,93	5,04	10,18	9,66	8,96	6,63	11,60
Neraca pembayaran (US$)	2,099	1,207	1,743	741	806	1,516	4,451	-10,021
Neraca perdagangan	5,352	4,801	7,022	8,231	7,901	6,533	5,948	12,964
Neraca berjalan	-3,24	-4,392	-3,122	-2,298	-2,96	-6,76	-7,801	-2,103
Neraca modal	4,746	5,829	18,111	17.972	4,008	10,589	10,989	-4,845
Pemerintah (neto)	633	1,419	12,752	12,753	307	336	-522	4,102
Swasta (neto)	3,021	2,928	3,582	3,216	1,593	5,907	5,317	-10,78
PMA (neto)	1,092	1,482	1,777	2,003	2,108	4,346	6,194	1,833
Cadangan devisa akhir tahun (US$)	8,661	9,868	11.611	12,352	13,158	14,674	19,125	17,427
(bulan impor nonmigas c&f)	4,7	4,8	5,4	5,4	5,0	4,3	5,2	4,5
Debt-service ratio (%)	30,9	32,0	31,6	33,8	30,0	33,7	33,0
Nilai tukar Des. (Rp/US$)	1,901	1,992	2,062	2,11	2,2	2,308	2,383	4.65
APBN* (Rp.milyar)	3,203	433	-551	-1,852	1,495	2,807	818	456

*Tahun anggaran

Sumber : BPS,Indikator ekonomi; Bank Indonesia, Statistik Keuangan Indonesia;World Bank, Indonesia in Crisis, July 2, 1998

            Menanggapi perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mulai merosot sejak bulan Mei 1997, pada bulan Juli 1997 BI melakukan empat kali intervensi dengan memperlebar rentang intervensi. Namun pengaruhnya tidak banyak. Nilai rupiah dalam dolar AS terus tertekan. Tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai nilai terendah hingga saat itu, yakni dari Rp2.655,00 menjadi Rp2.682,00 per dollar AS. BI akhirnya menghapuskan rentang intervensi dan pada akhirnya rupiah turun ke Rp2.755,00 per dollar AS. Tetapi terkadang nilai rupiah juga mengalami penguatan beberapa poin. Misalnya, pada bulan Maret 1988 nilai rupiah mencapai Rp10.550,00 untuk satu dollar AS, walaupun sebelumnya, antara bulan Januari dan Februari sempat menembus Rp11.000,00 rupiah per dollar AS. Selama periode Agustus 1997-1998, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terendah terjadi pada bulan Juli 1998, yakni mencapai nilai antara Rp14.000,00 dan Rp15.000,00 per dollar AS. Sedangkan dari bulan September 1998 hingga Mei 1999, perkembangan kurs rupiah terhadap dolar AS berada pada nilai antara Rp8.000,00 dan Rp11.000,00 per dollar AS. Selama periode 1 Januari 1998 hingga 5 Agustus 1998, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan mata uang-mata uang Negara-negara Asia lainnya yang juga mengalami depresiasi terhadap dolar AS selama periode tersebut.

Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Beberapa Negara Asia : 30/6/97-8/5/98

Negara	US$/100 Uang lokal 6/30’97	12/31’97	Perubahan (%) 6/30-12/31	5/8’98	Perubahan (%) 1/1-5/8’98	Perubahan Kumulatif (%) 6/30’97-5/8’98
Thailand	4,05	2,08	-48,7	2,59	24,7	-36
Malaysia	39,53	25,70	-35,0	26,25	2,1	-33,6
Indonesia	0,04	0,02	-44,0	0,01	-53,0	-73,8
Filipina	3,79	2,51	-33,9	2,54	1,3	-33,0
Hongkong	12,90	12,90	0,0	12,90	0,0	0,0
Korea Selatan	0,11	0,06	-47,7	0,07	21,9	-36,2
Taiwan	3,60	3,06	-14,8	3,10	1,2	-13,8
Singapura	69,93	59,44	-15,0	61,80	4,0	-11,6

Sumber :Goldstein (1998)

Sebagai konsekuensinya, BI pada tanggal 14 Agustus 1997 terpaksa membebaskan nilai

tukar rupiah terhadap valuta asing. Dengan demikian, BI tidak melakukan intervensilagi di pasar valuta asing, sehingga nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar.

                           

Krisis Moneter Suatu Negara Bisa Dilihat Dari

Banyaknya modal asing yang masuk ke dalam sektor keuangan negara tersebut. Banjirnya modal asing ke perbankan menandakan suatu negara sudah masuk ke dalam fase pertama krisis keuangan.

Saat ini, Indonesia sudah memasuki fase kedua yang mana modal asing masuk tidak lagi melalui perbankan, tetapi juga sudah membanjiri pasar modal tanah air. Artinya, jika investor asing suatu saat 'bermigrasi' dari Indonesia, bukan hal yang tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis moneter.

Sekitar 60% saham asing yang beredar di pasar modal nasional dan surat berharga negara sudah 40% dikuasai oleh asing. Begitu kata Kepala Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Imansyah di Gedung A Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (27/2).

Angka tersebut sudah seharusnya diwaspadai oleh pemerintah, mengingat Fed Rate tetap diprediksi akan naik dan bisa berdampak pada 'berpindahnya' investor asing ke Negeri Paman Sam tersebut. Imansyah menganjurkan pemerintah agar meningkatkan investasi di sektor infrastruktur ketimbang sektor keuangan yang rawan terhadap krisis.

''Capital inflow naik, tapi investasi infrastrukturnya tidak berubah. Kan seharusnya untuk infrastruktur. Artinya, investasi lebih dominan di pasar uang. Itu yang harus ekstra hati-hati. Kan faktor krisis bisa lewat eksternal, ya lewat Amerika itu '' ujar Imansyah.

Sayangnya, tidak banyak perbankan yang mau memberikan pinjaman untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur lantaran risikonya terlalu besar. Padahal, sudah semestinya swasta dan perbankan mendukung investasi di sektor infrastruktur karena margin keuntungan di bidang tersebut berprospek jangka panjang.

''Memang sektor infrastruktur bagi perbankan bisa dibilang sektor yang risikonya tinggi karena pengembaliannya jangka panjang sekali. Padahal, umumnya tingkatpengembalian di bank 5 tahun, sedangkan di sektor infrastruktur 5 tahun mungkin tidak cukup. Risiko 10 tahun-15 tahun itu sulit diprediksi,'' jelasnya.

Namun, ia masih sulit untuk memprediksi krisis keuangan yang kemungkinan terjadi di Indonesia. ''Susah diprediksi,'' cetusnya.

Director of Graduate Study Regional Science Johnson Graduate School of Management Cornell University Iwan J Azis mengatakan ada tiga fase sebuah negara dalam menuju krisis moneter. Fase pertama, modal asing masuk lewat perbankan. Fase kedua, modal asing masuk lewat pasar modal dan terakhir modal-modal asing tersebut keluar alias tidak lagi berinvestasi. ''Itu bisa membuat goyang kan. Masuk lalu keluar,'' tuturnya.

Fed Rate yang akan naik juga akan mempengaruhi kondisi perekonomian negara-negara di Asia. Permasalahannya, lanjut Iwan, sudah ada beberapa negara yang sudah mengantisipasi krisis moneter di negaranya.

'           'Contohnya Korea Selatan yang menerapkan fee kalau ada modal asing yang masuk. Jadi harus bayar. Supaya masuknya tidak kebanyakan. Kalo kebanyakan, lalu dibawa keluar akan goyang,'' jelas Iwan.

Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menyatakan yang perlu diwaspadai oleh pemerintah adalah cara mengelola krisis yang mungkin terjadi kapan saja. Pasalnya, otoritas yang mengatur jika krisis terjadi tidak lagi hanya berada di tangan Bank Indonesia (BI), tetapi juga ada di tangan OJK.''Dulu persoalan makro prudential dan mikro ada di tangan BI. Artinya, bank diatur dan diawasi BI.  Sekarang mikronya ada di OJK. Makronya di BI yang menyangkut moneter. Ini adalah batu ujian bagaimana bangsa ini mengelola krisis,'' kata Sigit.

Sigit menyarankan pemerintah, BI, dan OJK untuk saling berkoordinasi sebelum krisis moneter terjadi. Ia pun mendorong RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) segera disahkan oleh parlemen.

''Harus ada UU JPSK. Kalau tidak, nanti begitu ada ancaman krisis, orang-orang yang mengambil keputusan akan diadili lagi secara politis, secara pidana. Kita melihat pengalaman 2008, dengan mengambil alih Bank Century,'' lanjutnya.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto menuturkan saat ini sudah sering dilakukan koordinasi antar deputi dan pimpinan dalam lingkup BI, OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Koordinasi itu dilakukan untuk saling berbagi informasi terkait situasi pasar dan respon pasar terhadap kebijakan otoritas yang ada.

Ia mengklaim koordinasi yang dilakukan selama ini sudah merupakan bentuk antisipasi terhadap krisis moneter yang tidak dapat diprediksi datangnya.

''Kita siap aja. Krisis itu bisa karena faktor domestik atau internasional. Saling berkaitan. Yang penting semua bersiap. Kita akan merumuskan kebijakan dalam rangka merespon kondisi market,'' imbuhnya

Mari kita bandingkan dengan data historis pergerakan rupiah itu sendiri. Berikut ini tampilan pergerakan rupiah dalam infografis.

Dampak krisis ekonomiterhadap perekonomian Indonesia

            Sejak bulan Juli 1997, Indonesia mulai terkena imbas krisis moneter yang menimpa dunia khususnya Asia Tenggara. Struktur ekonomi nasional Indonesia saat itu masih lemah untuk mampu menghadapi krisis global tersebut.

Dampak negatif yang ditimbulkan antara lain :

1.      Kurs rupiah terhadap dollar AS melemah pada tanggal 1 Agustus 1997, pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir tahun 1997, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengawasi 40 bank bermasalah lainnya dan mengeluarkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk membantu bank-bank bermasalah tersebut. Namun kenyataannya terjadi manipulasi besar-besaran terhadap dana KLBI yang murah tersebut.

2.      Kepercayaan internasional terhadap Indonesia menurun, perusahaan milik Negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang akan dan telah jatuh tempo, angka pemutusan hubungan kerja meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau menghentikan kegiatannya, kesulitan menutup APBN, biaya sekolah di luar negeri melonjak, laju inflasi yang tinggi, angka kemiskinan meningkat dan persediaan barang nasional, khususnya Sembilan bahan pokok di pasaran mulai menipis pada akhir tahun 1997. Akibatnya, harga-harga barang naik tidak terkendali dan berarti biaya hidup semakin tinggi.

Selain memberi dampak negatif, krisis ekonomi juga membawa dampak positifyaitu :

1.      Secara umum impor barang, termasuk impor buah menurun tajam, perjalanan ke luar negeri dan pengiriman anak sekolah ke luar negeri,kebalikannya arus masuk turis asing akan lebih besar, meningkatkan ekspor khususnya di bidang pertanian, proteksi industri dalam negeri meningkat, dan adanya perbaikan dalam neraca berjalan.

2.      Krisis ekonomi juga menciptakan suatu peluang besar bagi Unit Kecil Menengah (UKM) dan Industri Skala Kecil (ISK), yakni pertumbuhan jumlah unit usaha,jumlah pekerja atau pengusaha, munculnya tawaran dari IMB untuk melakukan mitra usaha dengan ISK, peningkatan ekspor, dan peningkatan pendapatan untuk kelompok menengah ke bawah.Namun secara keseluruhan, dampak negatif dari jatuhnya nilai tukar rupiah masih lebih besar dari dampak positifnya.

Kelemahan RI Ketika Terjadi Krisis Tahun 1997/1998

Salah satu kelemahan Indonesia saat terjadinya krisis 1997/1998 adalah tidak adanya transparansi pengelolaan keuangan. Kala itu, tidak ada yang mengetahui berapa besaran utang pemerintah maupun swasta.

Demikianlah yang diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (6/9/2013)

"Di tahun 97/98 itu belum ada Undang-Undang (UU) keuangan negara dan UU perbendaharaan negara, ditahun 97/98 itu kita nggak tahu besarannya utang swasta. Itu kita nggak tahu utang pemerintah itu sebetulnya berapa," ungkap Agus.

Saat utang tidak diketahui, tentunya berbahaya buat perekonomian. Sebab ketika utang jatuh tempo di waktu yang sama, maka dimungkinkan mengganggu ketersediaan dolar didalam negeri. Sehingga berujung pada pelemahan rupiah.

Berbeda dengan sekarang, Agus menyatakan kondisi utang swasta dan pemerintah yang transparan. Ini dapat membentu kepercayaan pasar terkait bagaimana pengelolaan keuangan di Indonesia.

"Sekarang itu semuanya ada, utangnya pemerintah pusat berapa, utangnya pemda berapa, utangnya BUMN berapa, majority profile-nya seperti apa, currency-nya seperti apa kita tahu. Jadi yang ingin saya sampaikan ini adalah masalah kepercayaan," pungkasnya.

Pelemahan Rupiah danKondisiEkonomi Indonesia SaatIni

Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI), pada tanggal 14 Maret 2015, Rupiah ditutup di posisi Rp13,191 per US Dollar, dan ini adalah posisi terendah bagi mata uang Rupiah terhadap US Dollar sejak krisis moneter tahun 1998. Jadi meski penulis pribadi dalam satu dua tahun terakhir ini berusaha untuk tutup mata terhadap perkembangan ekonomi makro dan tetap fokus pada faktor fundamental perusahaan dalam berinvestasi di pasar saham, namun hal ini mau tidak mau tetap kelihatan, karena bahkan pada krisis global tahun 2008 sekalipun, posisi nilai tukar Rupiah tidak pernah turun sampai serendah ini. Pada puncak krisis global tahun 2008, Rupiah hanya anjlok sampai Rp12,768 per US Dollar sebagai titik terendahnya, sebelum kemudian segera balik lagi ke level normalnya yakni Rp9,000-an per US Dollar.

            Menariknya, kita tahu bahwa pada tahun 1998 dan juga 2008, Indonesia sempat dilanda krisis ekonomi termasuk bursa saham ketika itu juga hancur berantakan. Tetapi pada hari ini, meski kondisi Rupiah tampak mengkhawatirkan namun kondisi perekonomian secara umum tampak masih berjalan normal, dan IHSG juga justru malah sukses break new high dalam beberapa bulan terakhir. Anda mungkin bertanya, sebenarnya Indonesia sedang dalam kondisi krisis, baik-baik saja, apa gimana?

            Nah, terkait hal ini, penulis hendak mengajak anda untuk flashback  ke tahun 2013 lalu, tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2013, dimana Pemerintah Indonesia ketika itu meluncurkan paket kebijakan ‘penyelamatan ekonomi’, terutama untuk mengatasi gejolak pelemahan Rupiah yang ketika itu sudah menembus Rp11,000 per USD. Sedikit mengingatkan, kondisi pasar saham ketika itu berbanding terbalik dengan saat ini dimana IHSG terpuruk di level 4,200-an, atau anjlok lebih dari 1,000 poin dibanding posisi puncaknya pada bulan Mei di tahun yang sama. Jadi boleh dibilang bahwa ‘problem’ yang dihadapi Pemerintah ketika itu ada dua, yakni pelemahan Rupiah itu sendiri (yang dikeluhkan para pelaku usaha riil), dan juga pelemahan IHSG (yang dikeluhkan para investor dan pelaku pasar modal lainnya). Dan mungkin itu sebabnya Presiden SBY ketika itu gerak cepat dengan meluncurkan paket kebijakan tadi, karena beliau dihadapkan pada tekanan baik dari para pengusaha maupun investor di pasar modal.

Problem yang sesungguhnya yang dihadapi Indonesia ketika itu (tahun 2013) adalah:

1.      Perlambatan pertumbuhan ekonomi, Akibat

2.      Defisitnya neraca ekspor impor, yang disebabkan oleh

3.      Meningkatnya nilai impor peralatan dan mesin-mesin industri karena pertumbuhan industri manufaktur di dalam negeri

4.      Turunnya nilai ekspor karena turunnya harga batubara, CPO, serta karet, yang merupakan tiga komoditas utama ekspor Indonesia.

            Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang tercatat hanya 5.8%, alias turun signifikan dibanding puncaknya yakni 6.9% pada tahun 2011. Jadi ketika Rupiah melemah sampai menembus Rp11,000 per Dollar, maka itu adalah refleksi dari perlambatan pertumbuhan ekonomi tadi, dimana jika fundamental perekonomian Indonesia melemah, maka Rupiah sebagai ‘saham Indonesia’ juga akan turut melemah.

            Berikut adalah empat poin utama dari paket kebijakan ala Presiden SBY pada tahun 2013 lalu:

1.      Pemberlakuan potongan/pengurangan pajak bagi industri padat karya yang mampu mengekspor minimal 30% produksinya

2.      Ekspor bijih mineral, yang sebelumnya dilarang sama sekali, sekarang dibolehkan asalkan pihak perusahaan memenuhi syarat-syarat tertentu.

3.      Meningkatkan porsi penggunaan campuran biodiesel dalam solar, sehingga diharapkan akan menekan impor bahan bakar minyak jenis solar, dan

4.      Menaikkan pajak untuk impor barang mewah, dari tadinya 75% menjadi maksimal 150%.

            Berdasarkan keempat poin diatas, maka jelas sekali bahwa tujuan Pemerintah ketika itu adalah untuk meningkatkan ekspor (poin 1 dan 2), selagi diwaktu yang bersamaan menekan impor (poin 3 dan 4), sehingga defisit perdagangan yang ketika itu terjadi diharapkan tidak akan terjadi lagi. Paket kebijakan diatas masih menyentuh akar permasalahan dari defisit tersebut, yakni penurunan harga komoditas CPO dan batubara yang merupakan andalan ekspor Indonesia, dan peningkatan impor peralatan dan mesin-mesin industri. Dan sayangnya bahkan sampai hari ini harga CPO dan batubara masih belum pulih kembali. Alhasil, berdasarkan data ekspor impor terakhir dari BPS, sepanjang tahun 2014 Indonesia masih mengalami defisit neraca ekspor impor sebesar US$ 1.9 milyar. Kabar buruknya, angka pertumbuhan ekonomi juga terus turun hingga sekarang tinggal 5.0% pada Kuartal III 2014, dimana jika trend-nya begini terus, maka pada Kuartal berikutnya angka pertumbuhan ekonomi tersebut kemungkinan bakal turun lagi.

            Jadi ketika Rupiah sekarang sudah menembus Rp13,000 per USD, maka sebenarnya kurang tepat jika dikatakan bahwa, ‘Rupiah melemah karena seluruh mata uang di negara manapun juga sedang melemah terhadap US Dollar’, karena faktanya perekonomian kita memang lagi ada problem, dimana problem ini bukan terjadi baru-baru ini saja, melainkan sudah terjadi sejak dua atau tiga tahun yang lalu. Kalau dikatakan bahwa kita sedang krisis ekonomi sih mungkin agak berlebihan, tapi jika kondisi ini dibiarkan maka bukan tidak mungkin jika krisis itu pada akhirnya akan benar-benar terjadi.

            Problemnya adalah, terkait ‘akar permasalahan’ tadi, Pemerintah tentunya tidak bisa mengendalikan harga komoditas di pasar internasional, dan Pemerintah juga tidak bisa begitu saja menghentikan impor mesin-mesin industri, karena itu akan mematikan industri itu sendiri (sehingga dalam hal ini kita juga tidak bisa menyalahkan Pemerintah pada tahun 2013 lalu hanya karena kebijakannya tidak ‘menyentuh akar permasalahan’, karena mungkin memang hanya itu yang bisa dilakukan). Jadi pertanyaannya sekarang, mampukah Pemerintah kali ini untuk mengeluarkan kebijakan yang, meski mungkin juga tidak bisa secara langsung menyentuh akar permasalahan, namun paling tidak bisa lebih efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan juga bisa dengan cepat diimplementasikan? Contohnya:

1.      Ekspor terbesar Indonesia setelah migas, CPO, dan batubara, adalah ekspor alat-alat listrik, karet, dan mesin-mesin mekanik. Jadi Pemerintah mungkin bisa memberikan insentif tertentu pada perusahaan-perusahaan alat-alat listrik dan mesin mekanik, agar mereka bisa meningkatkan nilai ekspor.

2.      Ekspor terbesar Indonesia hingga saat ini adalah migas, entah itu berbentuk minyak mentah, gas, ataupun minyak olahan. However, nilai ekspor migas ini cenderung turun dari tahun ke tahun, dari US$ 41.5 milyar pada tahun 2011, menjadi hanya US$ 30.3 milyar pada 2014 (dan penyebabnya bukan karena semata penurunan harga minyak dunia, mengingat rata-rata harga minyak pada tahun 2011 tercatat US$ 104 per barel, atau hanya sedikit lebih tinggi dibanding rata-rata tahun 2014 yakni US$ 96 per barel). Jadi dalam hal ini Pemerintah melalui kementerian dan badan-badan terkait mungkin bisa mendorong perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di tanah air, baik asing maupun lokal, untuk meningkatkan produksinya.

3.      Impor terbesar Indonesia juga terletak di migas. Dan sayangnya meski nilai ekspor migas terus turun dalam tiga tahun terakhir, namun nilai impor migas malah naik terus. Jadi meski solusi yang ini sulit untuk bisa direalisasikan dalam waktu dekat, namun Pemerintah harus segera merencanakan pembangunan kilang-kilang pengolahan minyak di dalam negeri, agar kita tidak harus impor bensin dan solar lagi, atau minimal dikurangi lah.

4.      Memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit agar mereka mau mengembangkan industri hilir CPO, termasuk mengembangkan biodiesel, agar Indonesia bisa mengekspor produk hilir CPO yang memiliki nilai tambah, dan juga mengurangi impor solar (sebenarnya ini juga baru akan terasa manfaatnya dalam jangka panjang. Tapi kalau implementasinya gak dimulai dari sekarang, maka mau nunggu sampai kapan?)

5.      Diluar masalah defisit neraca perdagangan, ingat pula bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semata didorong oleh meningkatnya ekspor dan menurunnya impor, melainkan juga didorong oleh meningkatnya :

a.       Belanja pemerintah

b.      Konsumsi

c.       Investasi

            Pemerintah tentunya punya banyak opsi untuk meningkatkan ketiga hal tersebut,tinggal pilih yang mana yang bisa diimplementasikan dalam waktu dekat.

            Setelah memperoleh tekanan dari publik terkait melemahnya Rupiah, dalam waktu dekat ini Presiden Jokowi juga kemungkinan akan mengumumkan paket kebijakan penyelamatan ekonomi. Kita lihat nanti, seperti apa paket kebijakannya.

            Lalu bagaimana dengan IHSG? Apakah ini artinya IHSG juga bakal anjlok, mengingat seperti yang sudah dibahas diatas, perekonomian kita memang tidak bisa dikatakan baik-baik saja? Dan jika IHSG nanti beneran anjlok, maka dia akan turun sampai berapa? (ini pertanyaan yang sering sekali diajukan). Seperti yang pernah dikatakan seorang teman, the future is not ours to see. IHSG bisa naik dan turun kapan saja, dan kalau dia turun maka penurunannya juga bisa sampai berapa saja. Namun yang bisa penulis sampaikan untuk saat ini adalah bahwa kinerja para emiten di BEI sejauh ini masih cukup bagus, dan valuasi IHSG masih belum terlalu mahal (masih lebih rendah dibanding ketika IHSG mencapai posisi 5,250 pada bulan Mei 2013 lalu), meski juga sudah tidak bisa dikatakan murah lagi. Jadi kalau asing masih terus masuk seperti sebulanan terakhir, maka IHSG juga masih bisa naik karena dari sisi valuasi IHSG masih memiliki ruang untuk naik lebih lanjut, selain karena masih ada sentimen positif dari keluarnya laporan keuangan perusahaan serta pembagian dividen dalam waktu satu dua bulanan kedepan.

            Intinya meski dalam jangka waktu yang lebih panjang penulis melihat bahwa IHSG pada akhirnya nanti akan turun untuk menyesuaikan dengan fundamental ekonomi nasional, namun untuk saat ini IHSG masih punya cukup banyak alasan untuk paling tidak bertahan di posisinya saat ini. Benar atau tidak, kita lihat nanti.

Tantangan Indonesia Ketika Menghindari Krisis Ekonomi 97-98

Sejak pertengahan tahun ini pasar Emerging Market (EM) mendapatkan tekanan, namun EM yang memiliki fundamental domestik lebih kuat akhir-akhir ini mendapatkan kestabilan. Namun sebagian negara pasar negara berkembang lainnya mengalami tekanan signifikan khususnya di Indonesia, sentimen para investor semakin negatif akibat 4 tantangan utama, antara lain:

1. Timpangnya defisit neraca berjalan
2. Inflasi yang tinggi
3. pelambatan pertumbuhan
4. kerapuhan dari kepemilikan aset oleh asing

Konsekuensi nya mata uang Rupiah mengalami depresiasi sebesar 8% sejak bulan Juli 2013, tidak terpengaruh oleh kenaikan BI rate sebesar 75 basis point. Bagaimanapun terulangnya krisis 1997 - 1998 saat ini masih kecil kemungkinannya, karena cukup banyak yang telah dipelajari oleh Asia supaya kasus 1997 tidak terulang lagi.

Selanjutnya kami ekspektasikan dua tantangan pertama yang disebutkan diatas (masalah defisit neraca &inflasi) akan dapat diatasi pada semester kedua 2013. Defisit neraca berjalan setelah melebar ke level 4.4% dari GDP pada Q2, kemungkinan akan menyusut di Q3 mencerminkan imbas positif dari reformasi subsidi BBM yang baru diimplementasikan pada bulan Juni lalu. Jika skenario nya CHina berhasil stabil, dikombinasi dengan outlook yang lebih positif di AS, Eropa dan Jepang, maka laju ekspor Indonesia siap untuk bangkit. Meski harga Minyak kelapa sawit dan batubara masih mengalami kontraksi, namun ekspor minyak dan gas bumi ke Jepang yang mengkontribusi 10% dari total revenue ekspor mulai menunjukkan sinyal pemulihan di Q2 setelah sepanjang tahun mengalami kontraksi. Selain itu harga sektor penting lainnya seperti tekstil dan logam lainnya mulai menunjukkan kestabilan.
Inflasi inti kemungkinan akan melambat setelah mencapai level puncak di bulan September, meskipun masih terbuka peluang adanya kenaikan inflasi utama pada semester pertama 2014. Namun belum cukup jelas apakah BI akan bereaksi pada inflasi utama atau inflasi inti. Pada periode Gubernur BI, Darmin Nasution, tampaknya inflasi inti lebih dipertimbangkan sebagai variable yang penting.  Seperti terlihat pada grafik dibawah ini, tekanan inflasi inti mulai berkurang berkorelasi dengan penurunan money supply, di lain sisi kondisi disinflasi ini juga memberikan sinyal adanya pelambatan pertumbuhan. Meski terdapat bukti pelambatan permintaan domestik, hal ini masih dapat diimbangi dengan rebound pertumbuhan global di akhir 2013 hingga 2014. Dapat diestimasikan peningkatan pertumbuhan global sebesar 1% akan mendongkrak current account balance Indonesia sekitar 0.2%.

Bank Indonesia pada Kamis minggu lalu menaikkan suku bunga acuan BI rate sebesar 50 basis poin. Untuk sesaat, langkah ini dapat menyelamatkan rupiah dari kejatuhan lebih parah. Bulan ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar turun 9%, sementara pekan lalu 4,4%. Pasar saham pun turut stabil setelah anjlok lebih dari 20% dari titik tertingginya Mei silam.

Sebagian pelaku pasar mungkin masih meragukan apakah BI memiliki leadership yang solid ketimbang hanya bereaksi. Pasalnya pada rapat Dewan Gubernur 15 Agustus lalu, BI tidak menaikkan BI rate dan lebih memilih pengetatan giro wajib minimum (GWM). Setelah pasar bereaksi negatif pada paket kebijakan baru yang diumumkan MenKeu Chatib Basri, BI pun akhirnya berbalik haluan pada rapat darurat Kamis. Di lain sisi, pengetatan kebijakan ini mengindikasikan keseriusan BI untuk memprioritaskan kestabilan nilai tukar. Jadwal rapat dewan gubernur berikutnya pada tanggal 12 September seharusnya tidak akan terjadi kenaikan suku bunga lagi, dan kami ekspektasikan BI untuk tetap menjaga suku bunga acuan stabil di 7% hingga akhir tahun 2013. Bagaimanapun mengingat imbas negatif dari kenaikan suku bunga agresif pada pelambatan momentum pertumbuhan, maka terdapat peluang perbalikan arah suku bunga untuk diturunkan setidaknya pada semester pertama 2014, atau bisa datang lebih cepat jika kondisi market sudah memungkinkan.

Sementara outlook defisit neraca perdagangan kemungkinan menyusut kedepannya, pertumbuhan ekspor telah mencapai fase bottoming out sehingga masih terbuka peluang perbaikan moderat dalam 2 hingga 3 triwulan kedepan. Stabilitas pertumbuhan ini ditunjang oleh pemulihan ekonomi partner dagang utama Indonesia, yakni AS, Jepang dan China yang di jangka pendek kemungkinan akan menopang ekspor. Di lain sisi arus investasi asing (FDI) juga masih solid diperkirakan stabil di kisaran $3 - $4 milyar per kwartal, yang dapat mempersempit gap defisit neraca berjalan. Dimana hal ini akan memperbaiki arus capital inflow sehingga mengurangi tekanan pada rupiah.

Selain itu, untuk mengurangi tekanan defisit, pemerintah melonggarkan batasan kuota ekspor mineral yang diterapkan tahun lalu dengan 20% pajak, namun hal ini kemungkinan belum dapat mendongkrak ekspor di jangka pendek selama pajak yang tinggi masih berlaku. Sementara untuk menekan laju impir, pemerintah menaikkan pajak barang mewah. Import kendaraan bermotor memang sangat tinggi, namun masih ada potensi penurunan setelah kenaikan harga BBM. Impor minyak kemungkinan jatuh secara gradual dibanding Q3, sehingga menopang posisi current account. Namun penurunan volume impor tersebut terlihat kurang efektif jika depresiasi Rupiah masih mengalami eskalasi karena hal tersebut dapat meningkatkan biaya impor riil.

Kekhawatiran utama memang kerapuhan Indonesia dari faktor eksternal mengingat tingginya kepemilikan asing pada pasar obligasi Indonesia dan meningkatnya utang jangka pendek. Selama periode QE2 tahun 2009 dari The Fed, Indonesia termasuk salah satu negara yang mendapatkan arus modal cukup besar. Tercatat kepemilikan asing pada obligasi meningkat tajam pada periode tersebut, mencapai 32% dari total outstanding pada akhir Q2, sementara 55% dari surat berharga yang baru terbit di periode September 2012 hingga Juni 2013 masih dimiliki asing.

Oleh sebab itu efek eksternal masih dominan pada nilai tukar Rupiah, khususnya isu tapering stimulus The Fed, setelah para pelaku pasar global mulai bisa menerima situasi tapering, maka kondisi tersebut mungkin tepat bagi BI untuk mulai menarik kembali siklus pengetatan moneter kemungkinan di semester pertama 2014 setelah menaikkan suku bunga sebesar 125 basis point hanya dalam 3 bulan. berdasarkan kondisi makro ini, maka dapat diekspektasikan Rupiah cenderung mengalami depresiasi hingga akhir 2013, potensi mengalami final spike ke kisaran 12500, sebelum akhirnya stabil di kisaran 10,800 - 11,000 di Q1 2014. Sementara indeks saham IHSG masih menjadi pasar yang paling rapuh diantara pasar emerging market lainnya ditengah kondisi normalisasi moneter The Fed, akibat valuasi yang tergolong cukup mahal, defisit neraca yang cukup tinggi.

Adanya devaluasi mata uang Baht oleh pemerintah Thailand pada tanggal 2 Juli 1997 sebagai akibat adanya kegiatan di pasar valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Kemudian merambat ke Filipina, Malaysia dan Indonesia.

Pada mulanya kurs dolar Amerika Serikat US$ 1 = Rp 2.400,- menjadi US$ 1 = Rp 3.000,-. Kemudian naik terus (pada bulan Agustus – November  1997) sampai menunjukan angka US$1 = Rp 12.000,-. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia antara lain dengan menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) sampai 30%, dengan harapan menurunkan inflasi. Namun kenyataan dilapangan, bank-bank menaikan leading rate (tingkat suku bunga kredit) karena cost of loanable punds mengalami kenaikkan pada semua bank. Akibat lainnya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) juga meningkat tajam, karena bank-bank mengalami kesukaran likuiditasnya. Kondisi ini bahkan meningkatkan laju inflasi dari 11,05% pada tahun 1997 menjadi 77,63% pada tahun 1998.

Krisis nilai tukar / krisis moneter merupakan pemicu awal terjadinya krisis perbankan dan krisis ekonomi pada tahun 1997 diikuti oleh krisis-krisis lainnya, karena kepercayaan masyarakat rendah dengan kondisi sector perbankan yang rapuh. Hal ini terjadi karena kebijakan perbankan yang sangat liberal. Sampai hamper satu decade setelah krisis perbankan masih tetap menjadi bagian dari krisis ekonomi. Kondoso LDR (Loan to Deposit Ratio) perbankan masih rendah. Sepertiga bahkan sampai 40% dana perbankan tidak bisa disalurkan sebagai kredit untuk usaha dan bisnis. Dana perbankan banyak dimainkan untuk investasi bukan disektor riil. Sebagai kebalikan aturan perbankan sebelum krisis, setelah krisis perbankan dijerat dengan berbagai aturan yang sangat ketat, sehingga mengorbankan sector riil. Kondisi sector industry akhirnya juga mengalami kemacetan. Akibat selanjutnya tidak hanya krisis moneter, krisis perbankan dan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, tetapi juga diikuti krisis sosial, krisis kepercayaan dan krisis polotik.

Seperti yang dikemukakan berbagai pengamat ekonomi (Lukman Dendawijaya, 2003) krisis yang melanda Indonesia sejak Juli 1997 hingga tahun 2003 adalah sebagai berikut:

1.      Krisis Moneter, Indikatornya :

a.       Depresiasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat

b.      Neraca pembayaran (Balance of Payment) yang negative

c.       L/C bank-bank nasional tidak diterima oleh perbankan internasional

d.      Uang beredar terus meningkat.

2.      Krisis Perbankan, Indikatornya :

a.       Likuidasi bank ditutup

b.      Pembentukan BPPN untuk menyehatkan bank-bank

c.       Bank beku operasi dan bank take over

d.      Hutang luar negeri yang membengkak

e.       Tingkat suku bunga SBI naik terus, mulai 30%, 40% dan 45% jangka waktu 1 bulan

f.       Tingkat suku bunga deposito bank umum 45%, 55% dan 65% jangka waktu 1 bulan

g.      Hutang bank dalam bentuk BLBI melampaui 200%-500%.

3.   Krisis Ekonomi, Indikatornya :

a.       Tingkat suku bunga pinjaman sangat tinggi, hingga mencapai 70%

b.      Stagnasi di sector riil

c.       Tingkat inflasi sangat tinggi (inflasi mencapai 24% dalam 3 bulan pertama tahun 1998)

d.      PHK di berbagai sector riil.

4.  Krisis Sosial, Indikatornya :

a.       Tingkat pengangguran meningkat

b.      Penduduk dibawah garis kemiskinan meningkat

c.       Kerusuhan dan penjarahan

d.      Kriminalitas meningkat.

5.  Krisis Kepercayaan, Indikatornya :

a.       Kepercayaan pada pemerintah turun drastic

b.      Demonstrasi dan unjuk rasa mahasiswa

c.       Hujatan terhadap presiden Soeharto

d.      Tuntutan oleh mahasiswa, masyarakat dan politisi.

6.  Krisis Politik, Indikatornya :

a.       Terbentuknya partai-partai politik baru

b.      Demonstrasi dan unjuk rasa anti pemerintah

c.       Sinisme dan hujatan terhadap kebijakan pemerintah

d.      Pro dan kontra siding istimewa MPR.

Akankah Terulang Krisis Ekonomi Indonesia Tahun 1997-1998 ?

Sebelum melihat kabar ekonomi mengenai bagaimana prospek dan potensi terulangnya krisis seperti pada tahun 1997-1998, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu asal mula atau indikasi terjadinya krisis pada tahun 1997-1998.

Krisis 1997 Bermula dari Thailand

Krisis finansial yang melanda Asia pada tahun 97-98 bermula dari ulah spekulan terhadap mata uang Thailand, yakni Baht. Pada bulan Mei 1997, Baht terkena serangan para spekulan, namun pemerintah Thailand memutuskan untuk tidak akan mendevaluasi mata uangnya.

Namun untuk mempertahankan nilai mata uangnya, diperlukan cadangan devisa yang besar dan cadangan devisa dari Thailand pada saat itu ternyata tidak kuat untuk mendukung sistem mata uang “mengambang terkendali” yang dianut Thailand, sehingga pada bulan Juli 1997 akhirnya pemerintah Thailand harus mengubah sistem mata uangnya menjadi free-float market.

Pada akhirnya, mata uang Thailand Baht terdevaluasi tajam terhadap US Dollar dan mencapai angka terendah senilai 56 Baht per 1 USD pada bulan Januari 1998.

Hal inilah yang menjadi awal mula krisis finansial di Thailand, yang pada akhirnya menyebar ke beberapa negara Asia lainnya, salah satunya adalah Indonesia yang terkena imbasnya secara sangat signifikan.

Spekulan Merajalela, Indonesia Terancam

Saat ini, ulah spekulan tampaknya kembali menampakkan dirinya, seiring dengan glontoran dana stimulus secara besar-besaran oleh AS dalam rangka menanggulangi krisis pada tahun 2008 silam, negara-negara berkembang di Asia tidak terkecuali Indonesia telah kebanjiran “hot money” atau “uang panas”.

Namun saat ini, indikasi cukup kuat bahwa bank sentral AS akan mulai menarik program stimulusnya, sehingga hal ini membuat para spekulan berbondong-bondong menarik investasinya dari Indonesia. Ulah spekulan inilah yang akhirnya mengakibatkan mata uang Rupiah terdevaluasi tajam saat ini.

Baru spekulasi saja, Rupiah sudah tersungkur, apalagi jika The Fed nanti memang jadi melaksanakan rencana penarikan program stimulusnya pada bulan September 2013 mendatang, maka tidak menutup kemungkinan kalau nasib mata uang Rupiah akan cukup mengenaskan. Hingga akhir bulan Agustus 2013 ini, nilai spot Rupiah saja sudah diperdagangkan di kisaran Rp 10.945 per USD.

Layaknya seperti Thailand pada tahun 1997, cadangan devisa dari Indonesia saat ini dinilai tidak akan kuat untuk menopang pelemahan nilai tukar Rupiah secara terus menerus. Dibulan Juni 2013 saja, cadangan devisa Indonesia sudah menurun ke bawah level 100 miliar USD dan di bulan Juli 2013 dilaporkan sudah menyusut hingga tersisa sekitar 92 miliar USD.

Jika Rupiah terus terdevaluasi, maka ekonomi Indonesia akan kembali terancam dilanda krisis, terutama perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mempunyai utang yang besar dalam bentuk US Dollar. Jika perusahaan-perusahaan tersebut pada akhirnya banyak yang bangkrut, hal ini akan berakibat melonjaknya tingkat pengangguran secara signifikan dan mengikis daya beli masyarakat.

Pada akhirnya, hal tersebut berujung ke tidak berputarnya roda perekonomian, dengan kata lain terjadi krisis ekonomi.

Sebagai informasi, sebelum krisis tahun 1997 terjadi, nilai tukar Rupiah berada di kisaran 2600 Rupiah per USD. Krisis yang bermula dari Thailand ini akhirnya mengakibatkan Rupiah jatuh hingga ke level 11.000 Rupiah per USD pada 9 Januari 1998, bahkan nilai spot Rupiah sempat diperdagangkan pada kisaran 15.000 per USD pada paruh pertama tahun 1998.

Krisis finansial ini mengakibatkan Indonesia kehilangan hampir 14% dari GDP-nya di tahun 1998 dan terjadi inflasi besar-besaran hingga mencapai 77% di tahun 1998.

Maka kesimpulannya, sangat penting saat ini bagi pemerintah Indonesia untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang efektif dalam rangka stabilisasi nilai tukar Rupiah. Jika pemerintah Indonesia gagal mempertahankan Rupiah, seperti Thailand pada tahun 1997 yang gagal mempertahankan mata uangnya, maka tidak menutup kemungkinan krisis layaknya seperti tahun 1997-1998 bisa saja kembali terjadi di tanah air.

Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dan Peran IMF (International Monetary Fund) dalam Mengatasi Krisis Ekonomi

            Pada awalnya pemerintah berusaha untuk menangani sendiri masalah krisis ini. Namun setelah menyadari bahwa merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tidak dapat dibendung sendiri,lebih lagi cadangan dollar AS di BI sudah mulai menipis karena terus digunakan untuk meningkatkan kembali nilai tukar rupiah, tanggal 8 Oktober1997 pemerintah resmi akan meminta bantuan kepada IMF. Strategi pemulihan IMF dalam garis besarnya ialah mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Inti dari setiap program pemulihan ekonomi adalah restrukturisasi sektor finansial (Fischer 1998b). Kemudian antara Indonesia dan IMF membuat nota kesepakatan, terdiri atas 50 butir kebijakan mencakup ekonomi makro (fiskal dan moneter), restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi struktural, yang ditandatangani bersama.

            Butir-butir dalam kebijakan fiskal meliputi, tetap menggunakan prinsip anggaran berimbang, usaha-usaha untuk mengurangi pengeluaran, seperti menghilangkan subsidi BBM dan listrik serta membatalkan sejumlah proyek infrastruktur besar, dan yang terakhir meningkatkan pendapatan pemerintah dengan penangguhan PPN dan fasilitas pajak serta bea cukai, mengenakan pajak tambahan terhadap bensin, memperbaiki audit PPN dan memperbanyak objek pajak.

            Namun kesepakatan itu gagal, karena syarat-syarat dari IMF dirasa berat oleh Indonesia. Maka dari itu dilakukanlah negosiasi dan dihasilkan kesepakatan yang ditandatangani 15 Januari 1998. Pokok-pokok dari program IMF itu antara lain, kebijakan makro ekonomi yang terdiri dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta nilai tukar, kemudian restrukturisasi sektor keuangan yang terdiri dari program restrukturisasi bank dan memperkuat aspek hukum dan pengawasan untuk perbankan, dan yang terakhir adalah reformasi structural yang terdiri dari perdagangan luar negeri dan investasi, deregulasi dan swastanisasi, social safety net dan lingkungan hidup.

            Pelaksanaan kesepakatan kedua ini kembali menghadapi bebagai hambatan, kemudian diadakan negosiasi ulang yang menghasilkan Supplementary Memorandum pada tanggal 10 April 1998 yang terdiri atas 20 butir, 7 appendix dan satu matriks. Strategi yang akan dilaksanakan adalah menstabilkan rupiah pada tingkat yang sesuai dengan kekuatan ekonomi Indonesia, memperkuat dan mempercepat restrukturisasi sistim perbankan, memperkuat implementasi reformasi struktural untuk membangun ekonomi yang efisien dan berdaya saing, menyusun kerangka untuk mengatasi masalah utang perusahaan swasta, dan yang terakhir adalah mengembalikan pembelanjaan perdagangan pada keadaan yang normal, sehingga ekspor bangkit kembali.

Sedangkan ke tujuh appendix itu antara lain, kebijakan moneter dan suku bunga, pembangunan sektor perbankan, bantua anggaran pemerintah untuk golongan lemah, reformasi BUMN dan swastanisasi, reformasi structural, restrukturisasi utang swasta, dan hukum kebangkrutan dan reformasi yuridis.

Analisa Perekonomian Indonesia Tahun 2015

Saat ini Indonesia kembali terancam mengalami krisis ekonomi. Bank sentral AS mulai menarik program stimulusnya, sehingga para spekulan menarik kembali investornya di Indonesia. Hal ini pasti akan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia. Bayangkan saja, disaat nilai tukar rupiah sedang melemah saat ini, dimana USD1 hampir mencapai Rp 11.000,- para investor beramai-ramai menarik investasinya tentunya Indonesia akan menanggung nilai kurs yang cukup tinggi. Apabila hal ini terus terjadi, maka perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang di luar negeri juga akan merasakan dampaknya. Jumlah hutang perusahaan-perusahaan tersebut akan semakin membengkak. Alternatif yang diambil untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menutup usahanya sehingga menyebabkan penambahan jumlah pengangguran di Indonesia. Maka dapat dipastikan,Indonesia akan kembali mengalami krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1997.

Krisis ekonomi ini menyebabkan Indonesia harus mengeluarkan 14% GDP-nya untuk melunasi hutang ke luar negeri.Padahal jika GDP yang hilang tersebut dimanfaatkan untuk memperbaiki struktur ekonomi Indonesia,maka tentu saja akan akan kondisi perekonomian Indonesia pada saat ini lebiha baik.

Kondisi seperti ini tidak boleh terjadi secara berkesinambungan.Uang Negara selalu dihabiskan untuk menutupi hutang diluar negeri yang jumlahnya terus bertambah.Jika uang Negara selalu di alokasikan untuki menutupi hutang,bagaimana dengan infrastruktur Indonesia yang masih sangat membutuhkan perhatian dan perbaikan? Oleh sebab itu, pemerintah harus mebuat suatu kebijakan-kebijakan baru untuk dapat mengatasi hutang-hutang tersebut.

Solusi-solusi lain yang mungkin dapat diambil untuk mengurangi jumlah hutang diluar negeri antara lain:

1.      Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pemberdayaan pedesaan dan UMKN

2.      Meningkatkan pajak secara progresif terbadap barang impor dan barang mewah

3.      Konsep pembangunan yang berkesinambungan,berlanjut dan mengarah pada suatu titik maksimal,dan melepaskan secara bertahap ketergantungan hutang diluar negeri.

4.      Menciptakan rasa 0bangga akan produksi dalam negeri dan berupaya untuk menggalakkan barang-barang ekspor

Mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejahteraan yang adil dan merata.


Sumber:

http://beritaekonomi-terkini.blogspot.com/2013/09/akankah-terulang-krisis-ekonomi.html

http://www.pakartrading.com/2013/09/tantangan-indonesia-ketika-menghindari.html?m=1

http://ade-artikel.blogspot.com/2010/03/sebab-sebab-terjadinya-krisis-ekonomi.html

http://www.pakartrading.com/2013/09/tantangan-indonesia-ketika-menghindari.html?m=1

http://accounting-media.blogspot.com/2013/01/penyebab-krisis-ekonomi-indonesia-1997.html

http://www.mediaindonesia.com/misore/read/416/Indonesia-Masuk-Fase-Kedua-Krisis-Moneter/2015/02/27

http://www.teguhhidayat.com/2015/03/masalah-rupiah-dan-kondisi-ekonomi.html

https://putracenter.wordpress.com/2009/02/10/4-penyebab-krisis-ekonomi-indonesia-tahun-1997-1998-apakah-akan-terulang-pada-krisis-ekonomi-sekarang/

http://finance.detik.com/read/2013/09/06/145944/2351353/5/ini-kelemahan-ri-ketika-terjadi-krisis-tahun-1997-1998

http://ock-t.blogspot.com/2011/12/krisis-ekonomi-di-indonesia-tahun-1997.html

Note: Penulisan ini merupakan tugas kelompok untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia