PEMBAHASAN
1. Pemerintahan Masa Orde Lama
Demi kebutuhan
membentuk Badan Konstituante untuk menyusun konstitusi baru menggantikan UUD
1945, Bung Karno menyetujui penyelenggaraan Pemilu tahun 1955, pemilu pertama
dan satu-satunya Pemilu selama pemerintahan Bung Karno. Pemilu tersebut
menghasilkan empat besar partai pemenang yakni PNI, Masjumi, NU dan PKI.
Usai Pemilu, Badan
Konstituante yang disusun berdasarkan hasil Pemilu, mulai bersidang untuk
menyusun UUD baru. Namun sidang-sidang secara marathon selama lima tahun gagal
mencapai kesepakatan untuk menetapkan sebuah UUD yang baru.
Menyadari bahwa negara
berada di ambang perpecahan, Bung Karno dengan dukungan Angkatan Darat,
mengumumkan dekrit 5 Juli 1959. Isinya; membubarkan Badan Konstituante dan
kembali ke UUD 1945. Sejak 1959 sampai 1966, Bung Karno memerintah dengan
dekrit, menafikan Pemilu dan mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup.
Pemerintahan
parlementer yang berpegang pada UUD Sementara, juga jatuh dan bangun oleh mosi tidak
percaya. Akibatnya, kondisi ekonomi morat-marit. Sementara itu, para pemimpin
Masjumi dan PSI terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Kemudian, Bung
Karno membubarkan kedua partai tersebut.
Pada fase kedua
kepemimpinannya, 1959-1967, Bung Karno menerapkan demokrasi terpimpin. Semua
anggota DPRGR dan MPRS diangkat untuk mendukung program pemerintahannya yang
lebih fokus pada bidang politik. Bung Karno berusaha keras menggiring
partai-partai politik ke dalam ideologisasi NASAKOM—Nasional, Agama dan Komunis.
Tiga pilar utama partai politik yang mewakili NASAKOM adalah PNI, NU dan PKI.
Bung Karno menggelorakan Manifesto Politik USDEK. Dia menggalang dukungan dari
semua kekuatan NASAKOM.
Namun di tengah
tingginya persaingan politik Nasakom itu, pada tahun 1963, bangsa ini berhasil
membebaskan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Saat itu yang menjadi Panglima
Komando Mandala (pembebasan Irja) adalah Mayjen Soeharto.
Tahun 1964-965, Bung
Karno kembali menggelorakan semangat revolusioner bangsanya ke dalam peperangan
(konfrontasi) melawan Federasi Malaysia yang didukung Inggris.
Sementara, dalam
kondisi itu, tersiar kabar tentang sakitnya Bung Karno. Situasi semakin runyam
tatkala PKI melancarkan Gerakan 30 September 1965. Tragedi pembunuhan tujuh
jenderal Angkatan Darat tersebut menimbulkan situasi chaos di seluruh negeri.
Kondisi politik dan keamanan hampir tak terkendali.
Pergolakan politis pada
akhir masa Orde Lama juga terjadi di Malang karena aktifitas PKI / Komunis
cukup banyak mempengaruhi masyarakat terutama golongan pemuda. Terjadi rapat2
umum, demonstrasi, kerusuhan dan bentrokan fisik antara pendukung Komunis
dengan pendukung Pancasila, salah satunya yang terkenal adalah penyerbuan
Gedung Sarinah sekarang. Akhirnya kelompok Komunis dapat dikalahkan dan
melarikan diri ke daerah Blitar sehingga dilakukan operasi militer Sandhi Yudha
yang mengakhiri petualangan Komunis di Indonesia.
Menyadari kondisi
tersebut, Bung Karno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Jenderal
Soeharto. Ia mengangkat Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Keamanan dan
Ketertiban (Kopkamtib) yang bertugas mengembalikan keamanan dan ketertiban.
Langkah penertiban pertama yang dilakukan Pak Harto, sejalan dengan tuntutan
rakyat ketika itu, membubarkan PKI.
Bung Karno, setelah
tragedi berdarah tersebut, dimintai pertanggungjawaban di dalam sidang istimewa
MPRS tahun 1967. Pidato pertanggungjawaban Bung Karno ditolak. Orde Lama
dibawah pimpinan Presiden Soekarno berakhir setelah didahului oleh
pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang gagal pada tanggal 30 September
1965.
Dengan berbekal Surat
Perintah tertanggal 11 Maret 1966, Panglima Komando Cadangan Strategis TNI
Angkatan Darat (Kostrad) pada waktu itu, Letjen TNI Soeharto membubarkan PKI
dan organisasi-organisasi masyarakat yang dinaunginya. Kemudian Pak Harto
diangkat selaku Pejabat Presiden. Pak Harto dikukuhkan oleh MPRS menjadi
Presiden RI yang Kedua, Maret 1968.
Gerakan pembersihan
terhadap unsur-unsur PKI ini kemudian berbuntut pada pembunuhan puluhan (ada
pula yang mengatakan ratusan) ribu penduduk Indonesia yang dicurigai terlibat
atau bersimpati pada gerakan komunis. Kuatnya stigma komunis yang menakutkan
banyak orang membuat sampai kini belum pernah ada penyelidikan independen
mengenai korban-korban yang jatuh pada saat itu, meskipun diyakini tidak semua
korban memang terbukti bersalah.
Atas dukungan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara yang dipimpin oleh Ketuanya saat itu, Letjen
TNI Abdul Harris Nasution, Letjen TNI Soeharto kemudian dikukuhkan menjadi
pejabat Presiden Republik Indonesia. Kekuasaan Orde Baru dibawah presiden kedua
ini dikukuhkan melalui pemilihan umum tahun 1971.
Sementara pembangunan
ekonomi, selama 22 tahun Indonesia merdeka, praktis dikesampingkan. Kalaupun
ada, pembangunan ekonomi dilaksanakan secara sporadis, tanpa panduan APBN.
Pembangunan dilakukan hanya dengan mengandalkan dana pampasan perang Jepang.
2. Penerapan Demokrasi Orde Lama
Kabinet-Ali-Sastroamidjojo
Pada masa Orde lama,
Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia
yang diliputi oleh tajamnya konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan
keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada
dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi
masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi
Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam
bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi
Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode
1959-1966.
Orde Lama telah dikenal prestasinya
dalam memberi identitas, kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa
Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi
kemungkinan kaburnya identitas tersebut (Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945). Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional
kita adalah; Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin,
Pelaksanaan UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.
Pembentukan
Konstituante dan Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno (1950-1959)
Sebelum Republik Indonesia Serikat
dinyatakan bubar, pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan
suatu Negara Kesatuan. Maka melalui perjanjian antara tiga negara bagian,
Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, & Negara Sumatera Timur
dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.
Sejak 17 Agustus 1950, Negara Indonesia diperintah dengan menggunakan
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yg menganut sistem
kabinet parlementer.
Era 1950-1959
adalah di mana presiden Soekarno
memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6
Juli 1959.
3. Kondisi Keadaan Perekonomian Negara Kita Sangat Buruk, Hal Itu Disebabkan
Karena :
1.
Inflasi yang sangat
tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang di
negara kita yang sangat tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu
pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata
uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia Belanda,dan mata uang
pendudukan Jepang. banyaknya uang yang beredar di negara kita menyebabkan
harga-harga di negara kita menjadi meningkat.
2. Adanya
blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu
perdagangan luar negeri RI.
3. Kas
negara kosong.
4.
Ekspliotasi
besar-besaran dimasa penjajahan.
Usaha - Usaha yang dilakukan untuk
mengatasi kesulitan ekonomi.
1.
Bangsa kita melakukan
Program Pinjaman oleh menteri keuangan IR.
2. Upaya
melakukan blokade dengan menawarkan bantuan padi sebanyak 500.000 ton ke india
(karena india merupakan Negara yang mempunyai nasib sama seperti Indonesia yang
pernah di jajah) dan india menyerahkan obat-obatan ke Indonesia.
3. Konferensi
Ekonomi pada bulan februari 1946, yang tujuannya untuk memperoleh kesepakatan
yang bulat ketika menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesar, seperti
: masalah produksi, makanan, sandang.
4.
Pembentukan Planning
Board (Badan Perancang Ekonomi ) pada tanggal 19 januari 1947.
Upaya- upaya tersebut
tahun ke tahun terus dilakukan untuk merubah perekonomian Indonesia sedikit
demi sedikit . Dan Pada saat Demokrasi Terpimpin sekitar tahun 1959-1967.
Sebagai akibat dari dekrit Presiden 5 Juli 1959 Indonesia menjalankan sistem
demokrasi terpimpin yang isinya segala sesuatu baik stuktur ekonomi indonesia
diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Hal ini di lakukan agar dapat membawa
kemakmuran masyarakat indonesia. Akan tetapi, kebijakan ini belum dapat memperbaiki keadaan kondisi di negara
ini. hal ini di lihat ketika pemerintah menjadikan uang Rp 1.000 menjadi Rp. 1
Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama,
tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi.
Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan
angka inflasi.
Beberapa kebijakan yang diambil
dibawah pemerintahan Soekarno diantaranya :
·
Nasionalisasi Bank Java
menjadi Bank Indonesia
Menghadapi
”watak kolonial” yang masih bercokol terutama di lapangan ekonomi, pemerintah
berupaya mengambil langkah untuk menyelamatkan sektor yang dianggap strategis,
terutama perbankan. Pada tahun 1953, dilakukan nasionalisasi terhadap Bank Java
dan kemudian namanya berubah menjadi ”Bank Indonesia”. Serta membentuk dua
Financial Bank yaitu: Bank Industri Negara (BIN) yang akan membiayai
proyek-proyek indutri; dan Bank Negara Indonesia (BNI) yang menyediakan
foreign-exchange sekaligus membiayai kegiatan impor.
·
Mengamankan usaha-usaha
yang menyangkut harkat hidup orang banyak
Langkah
pemerintah berikutnya adalah mengamankan usaha-usaha yang menyangkut harkat
hidup orang banyak, seperti: balai gadai, beberapa wilayah pertanian yang
penting, pos, telepon, listrik, pelabuhan, pertambangan batu bara dan rel
kereta. Selanjutnya pemerintah membiayai perusahan negara melalui BIN di sektor
produksi semen, tekstil, perakitan mobil, gelas, dan botol.
·
Berusaha memutuskan
kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor
Langkah
terakhir pemerintah adalah berusaha memutuskan kontrol Belanda dalam bidang
perdagangan ekspor-impor dengan mendirikan Pusat Perusahaan Perdagangan pada
tahun 1948 untuk mengekspor produk pertanian Indonesia. Pemerintah juga mendirikan
USINDO pada tahun 1956 untuk mengekspor industri manufaktur -yang dibiayai oleh
BIN- dan mengimpor bahan mentah untuk keperluan industri mereka.
·
Serta beberapa
kebijakan lainya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian indonesia.
Hampir
seluruh program ekonomi pemerintahan Soekarno kandas di tengah jalan. sistem
ekonomi terpimpin menuntut seluruh unsur perekonomian Indonesia menjadi alat
revolusi. Dalam ekonomi terpimpin, kegiatan perekonomian ditekankan pada
konsepsi gotong royong dan kekeluargaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33
UUD 1945. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan ekonomi pada masa terpimpin
juga dilandaskan atas strategi dasar ekonomi Indonesia yang diamanatkan dalam
Deklarasi Ekonomi (DEKON) oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret 1963.
Pada masa orde lama ada dua
pelaksanaan :
1.
Masa demokrasi
terpimpin
2.
Masa demokrasi liberal
Demokrasi yang dipakai
adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Demokrasi pada masa itu
telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik. Ketegangan politik
demokrasi liberal atau parlementer disebabkan hal-hal sebagai berikut:
1.
Dominanya politik
aliran maksudnya partai politik yang sangat mementingkan kelompok atau
alirannya sendiri dari pada mengutamakan kepentingan bangsa
2. Landasan
sosial ekonomi rakyat yang masih rendah
3.
Tidak mampunya para
anggota konstituante bersidang dalam mennetukan dasar negara.
4. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa ini
disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan
prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar
sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez
passer.Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan
pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya
sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha yang dilakukan untuk
mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
·
Gunting Syarifuddin,
yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah
uang yang beredar agar tingkat harga turun.
·
Nasionalisasi De
Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th
1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
·
Program Benteng
(Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong
importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan
membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada
importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi
agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun
usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan
tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
·
Sistem ekonomi Ali-Baba
(kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu
penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha
non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan
pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional.
Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang
berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit
dari pemerintah.
·
Pembatalan sepihak atas
hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak
pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, akan tetapi pengusaha-pengusaha
pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.
5. Masa Demokrasi
Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit
presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan
struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur
oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran
bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme).
Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini
belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
1.
Devaluasi yang
diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang. Uang kertas pecahan Rp
500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100,dan semua
simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
2. Pembentukan
Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia
dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi
perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
3.
Devaluasi yang
dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1.
Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama,
tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi.
Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan
angka inflasi.
6. Masalah Yang Dihadapi
Pada Masa Pemerintahan Soekarno
1.
Selama Orde Lama telah
terjadi berbagai penyimpangan, dimana ekonomi terpimpin yang mula-mula disambut
baik oleh bung Hatta, ternyata berubah menjadi ekonomi komando yang statistik
(serba negara). Selama periode 1959 – 1966 ini perekonomian cepat memburuk dan
inflasi merajalela karena politik dijadikan panglima dan pembangunan ekonomi disubordinasikan pada
pembangunan politik. (Mubyarto, 1990).
2. Ada
hubungan yang erat antara jumlah uang yang beredar dan tingkat harga (Stephen
Genville dalam Anne Booth dan McCawley, ed., 1990).
|
Tahun
|
DJUB
(%)
|
Dharga
(%)
|
|
1960
|
39
|
19
|
|
1961
|
42
|
72
|
|
1962
|
99
|
158
|
|
1963
|
95
|
128
|
|
1964
|
156
|
135
|
|
1965
|
280
|
595
|
|
1966
|
763
|
635
|
Sumber
: Bank Indonesia, Laporan Tahunan jakarta, Berbagai Edisi.
Selama
tahun 60-an sumber penciptaan uang oleh sektor pemerintah merupakan penyebab
terpenting dari naiknya jumlah uang yang beredar.
3.
Tahun 1960-an cadangan
devisa yang sangat rendah mengakibatkan timbulnya kekurangan bahan mentah dan suku cadang yang
masih harus diimpor dan diperkirakan dalam tahun 1966 sektor industri hanya
bekerja 30% dari kapasitas yang ada (Peter McCawley dalam Anne booth dan Peter
McCawley, ed., 1990).
7. Rencana dan
Kebijaksanaan Ekonomi
Rencana : pembangunan
nasional semesta berencana (PNSB) 1961-1969. Rencana pembangunan ini disusun
berlandasarkann “Manfesto Politik 1960” untuk meningkatkan kemakmuran rakyat
dengan azas ekonomi terpimpin.
Faktor yang menghambat/
kelemahannya antara lain :
1.
Rencana ini tidak
mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim.
2. Defisit
anggaran yang terus meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi.
3.
Kondisi ekonomi dan
politik saat itu: dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah terkucilkan karena
sikpanya yang konfrontatif. Sementara di dalam negeri pemerintah selalu mendapat
rongrongan dari golongan kekuatan politik “kontra-revolusi” (Muhammad Sadli,
Kompas, 27 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).
Beberapa kebijaksanaan ekonomi –
keuangan:
1.
Dengan Keputusan
Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang
menerbitkan laporan keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan
perkembangan perekonomian Indonesia.
2. Pada
tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi
Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan
negara di bidang perdagangan dan kepegawaian.
3. Pokok
perhatian diberikan pada aspek perbankan, namun nampaknya perhatian ini
diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan
penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter.
(Suroso, 1994).
4.
Kegagalan-kegagalan
dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak
menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek
mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik
konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga
salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang
bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam
politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.
8. Bukti Kemegahan
Indonesia Peninggalan Orde Lama
1.
MASJID ISTIQAL
Masjid Istiqlal adalah
masjid yang terletak di pusat ibukota negara Republik Indonesia, Jakarta.
Masjid ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid ini diprakarsai oleh
Presiden Republik Indonesia saat itu, Ir. Sukarno di mana pemancangan batu
pertama, sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh
Ir. Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1951. Arsitek Masjid Istiqlal adalah
Frederich Silaban.Yang Seorang Kristen, dengan komplek gereja kathredal di
depannya,masjid ini berserta kathredal di depannya dapat melambangkan persatuan
etnis,suku,dan agama
2.
MONAS (MONUMEN
NASIONAL)
Monumen Nasional atau yang
populer disingkat dengan Monas atau Tugu Monas adalah monumen peringatan
setinggi 132 meter (433 kaki) yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan
perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan
kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17
Agustus 1961 di bawah perintah presiden Sukarno, dan monumen ini dibuka untuk
umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi
lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen
Nasional yang terletak tepat di tengah Lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.
Monumen dan museum ini dibuka mulai pukul 08.00 - 15.00 Waktu Indonesia Barat
setiap hari sepanjang pekan, kecuali hari senin pada pekan terakhir setiap bulannya
monumen ini tutup. Dirancang oleh 2arsitek, salah satu nya arsitek nomor 1
Indonesia, Silaban dan R. M. Soedarsono,Bahkan saat ini tugu ini dilengkapi
berbagai fasilitas seperti ruangan bawah tanah seperti bunker dan berbagai
peninggalan sejarah, budaya dan lain-lain Bangsa dan Negara Indonesia. didalam
bangunan ini terdapat beberapa objek yang terbuat dari emas.
3.
ISTANA BOGOR
Merupakan salah satu
dari enam Istana Presiden Republik Indonesia yang mempunyai keunikan
tersendiri. Keunikan ini dikarenakan aspek historis, kebudayaan dan fauna yang
menonjol. Salah satunya adalah adanya rusa – rusanya yang indah yang
didatangkan langsung dari Nepal dan tetap terjaga dari dulu sampai sekarang.
Saat ini sudah menjadi trend warga
Bogor dan sekitarnya setiap hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya berjalan-
jalan diseputaran Istana Bogor sambil memberi makan rusa- rusa indah yang hidup
di halaman Istana Bogor dengan wortel yang diperoleh dari petani- petani
tradisional warga Bogor yang selalu siap sedia menjajakan wortel- wortel
tersebut setiap hari libur.
9. Kelebihan dan Kelemahan Kepemerintahan Soekarno
Kelebihan
1.
Nasionalisasi Bank Java
menjadi Bank Indonesia.
2. Mengamankan
usaha-usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, sehingga dapat di
manfaatkan oleh rakyat.
3. Berusaha
memutuskan kontrol Belanda dalam bidang perdagangan ekspor-impor
Serta beberapa kebijakan lainya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian indonesia.
Serta beberapa kebijakan lainya yang ditujukan untuk memajukan perekonomian indonesia.
4. Sejak
tahun 1955, pembangunan ekonomi mulai meramba ke proyek-proyek besar. Hal ini
dikuatkan dengan keluarnya kebijakan Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun
(1961). Kebijakan ini berisi rencana pendirian proyek-proyek besar dan beberapa
proyek kecil untuk mendukung proyek besar tersebut.
5. Rencana
ini mencakup sektor-sektor penting dan menggunakan perhitungan modern. Namun
sayangnya Rencana Pembangunan Semesta Delapan Tahun ini tidak berjalan atau
dapat dikatakan gagal karena beberapa sebab seperti adanya kekurangan devisa
untuk menyuplai modal serta kurangnya tenaga ahli.
6. Dapat
menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan.
7. Melakukan
Kebijakan atas pemotongan nilai mata uang.Keuntungan dari kebijakan ini adalah
rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya
orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat
mengurangi jumlah uang yang beredar ,maka pemerintah mendapat kepercayaan dari
pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.
8. Dapat
menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.
9. Para
pengusaha pribumi secara bertahap dapat berkembang menjadi maju.
10.
Dapat bekerjasama
antara pengusaha pribumi dan non pribumi dalam memajukan perekonomian
Indonesia.
Kelemahan
1.
Terjadinya pengeluaran
besar-besaran yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
melainkan berupa pengeluaran militer untuk biaya konfrontasi Irian Barat, Impor
beras, proyek mercusuar, dan dana bebas (dana revolusi) untuk membalas jasa
teman-teman dekat dari rezim yang berkuasa.
2. Perekonomian
juga diperparah dengan terjadinya hiperinflasi yang mencapai 650%. Selain itu
Indonesia mulai dikucilkan dalam pergaulan internasional dan mulai dekat dengan
negara-negara komunis.
3. Adanya
blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan
luar negri RI.
4. Kas
negara kosong.
5. Buruk
nya perekonomian karena Pengusaha pribumi kalah dalam bersaing dengan pengusaha
nonpribumi yang di sebabkan perekonomian di serahkan pada pasar sesuai
teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer.
6. Pembentukan
Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia
dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi
perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-barang naik 400%.
7. Devaluasi
yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp
1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah
lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih
tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah
meningkatkan angka inflasi.
8. Kegagalan-kegagalan
dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak
menghemat pengeluaran-pengeluarannya.
9. Pada
masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga
sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara
Barat.Sekali lagi, ini juga salah satu konsekuensi dari pilihan menggunakan
sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke
Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.
10.
Beredarnya
lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali.
ANALISIS
Ir.Soekarno
seorang Proklamator RI yang dikenal sebagai seorang yang idealis dengan Komitmen
nya yang tinggi untuk menyejahterakan rakyat dan membebaskan imperalisme dan kolonialisme
barat. Ir. Soekarno seorang komunikator yang ulung dengan paham nasionalisme, islamisme
dan komunisme dan menyebarkan paham marxisme ini memperoleh kesuksesan dengan merumuskan
ajaran marhaenisme/marxisme dan tidak hanya itu beliau adalah sang pendiri partai
nasional indonesia atau yang disebut juga
dengan (PNI), Ir.Soekarno juga telah banyak berjasa kepada negara ini sang pencetus
pancasila sebagai dasar negara ini berhasil memproklamirkan kemerdekaan RI pada
17 agustus 1945,dan beliau juga merupakan seorang pencetus adanya KAA tahun 1955
di bandung ,dalam memipin sebuah negara tidak lah semudah membalikan telapak tangan,
ada beberapa kegagalan yang dialami Ir. Soekarno selama menjabat sebagai presiden
RI yaitu gagal mempersatukan irian barat dan gagalnya menangani krisis politik yang
melanda tahun 1966.
PENUTUP
Kesimpulan
Soekarno
memang telah menciptakan suatu konsep untuk menyatukan bangsa dengan pancasilanya
bahkan dengan pancasila ini semua yang berbeda – beda merasa satu dan kesatuan,menimbulkan
sikap kebersamaan gotong royong dan beliau merupakan proklamator kemerdekaan untuk
Negara Indonesia. namun walau bagaimana pun seorang pemimpin politik tentu memiliki
kekurangan yang menjadi kehancuran kepemimpinanya,namun dari sekian banyak kekurangannya
yang dimiliki hendaknya kekurangna ini menjadi pelajaran untuk pemimpin selanjutnya.
http://nohfendi.blogspot.com/2013/01/contoh-kasuskepemimpinan.html
Nalia,Wahyu.2011. Sejarah Presiden Pertama
Negara.
http://wahyunalia.blogspot.com/2011/06/sejarah-presiden
pertamanegara.html
NN. 2008. Orde Lama. (http://parisvanjava.net76.net/orla.html
Nurdiana, Dina. 2009. Revolusi. http://irsoekarno.wordpress.com/category/revolusi/
Zhepa, Rusdi. 2012. Perkembangan pemerintah
orde lama orde baru dan reformasi. http://rushdiezhepa.wordpress.com/2012/08/23/perkembangan-pemerintah-orde-lama-orde-baru-dan-reformasi/
http://onlinebuku.com/2009/03/06/sejarah-perekonomian-indonesia/
http://wikipedia.com/sejarah-perekonomian-indonesia/
http://farm4.static.flickr.com/3475/3863058767_5e0036314a.jpg
http://maslanpaloh.blogspot.com/2012/09/pemerintahan-dari-presiden-pertama.html
http://www.scribd.com/doc/212696886/Perekonomian-Indonesia-Era-Soekarno
Tidak ada komentar:
Posting Komentar